REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar tegas dalam menindak berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu 2024 mendatang. Dengan penindakan hukum secara tegas tersebut, diharapkan para peserta pemilu menjadi berhati-hati dalam berkampanye.

“Juga permintaan Pak Presiden agar Bawaslu tegas dari awal, baik penegakan hukum pidana maupun penegakan hukum administrasi,” kata Ketua Bawaslu RIJokowi meminta agar penegakan hukum tak pandang bulu sehinnga Pemilu berjalan baik. usai menemui Presiden, di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Bagja mengatakan, Jokowi meminta agar penegakan hukum tak pandang bulu sehingga penyelenggaraan pemilu pun bisa berjalan lebih baik. Pemerintah dan Bawaslu juga memiliki pandangan yang sama terkait politisasi SARA, hoaks, dan juga kampanye hitam sehingga dapat mencegah terjadinya polarisasi.

“Itulah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum tegas, kemudian para peserta pemilu jadi hati-hati dalam lakukan proses kampanye, penggalangan massa dll,” ucap dia.

Menurutnya, Jokowi juga mengapresiasi langkah Bawaslu yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap dirinya saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan juga Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Bagja juga mengomentari pernyataan SBY yang menyebut harus turun gunung menjelang pemilu 2024 untuk menghindari adanya kecurangan.

Bagja pun mempersilakan semua tokoh dan juga para politisi untuk turun gunung guna memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan jujur dan adil.

“Semua turun gunung ga ada masalah, mau pak SBY, sebelum pak SBY, bu Mega mungkin sudah turun gunung atau yang lain para politisi silakan turun gunung memastikan penyelenggaraan demokarsi kita lebih baik untuk menegakkan keadilan,” kata Bagja.