REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membela penurunan pasukan di Ukraina dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Kamis (22/9/2022). PBB memperingatkan Moskow agar tidak mencaplok wilayah Kiev dan menteri-menteri Barat menyerukan pertanggungjawaban atas kekejaman.
Lavrov hanya berada di ruang DK PBB untuk menyampaikan pidatonya pada pertemuan 15 anggota badan tersebut dan tidak mendengarkan perwakilan lain berbicara. Padahal pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.
Dalam kesempatan itu, Lavrov menuduh Ukraina mengancam keamanan Rusia dan berani menginjak-injak hak-hak orang Rusia dan penutur bahasa Rusia di Ukraina. "Itu semua hanya menegaskan keputusan untuk melakukan operasi militer khusus tidak dapat dihindari," ujarnya.
Menurut Lavrov, negara-negara yang memasok senjata ke Ukraina dan melatih tentaranya adalah pihak-pihak dalam konflik. "Pembuatan konflik yang disengaja oleh Barat secara kolektif tetap tidak dihukum," katanya.
AS, Inggris, dan anggota lainnya menyerukan agar Rusia bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan di Ukraina. Rusia membantah menargetkan warga sipil, menggambarkan tuduhan pelanggaran hak sebagai kampanye kotor.
"Kita harus menjelaskan kepada Presiden Putin bahwa serangannya terhadap rakyat Ukraina harus dihentikan ... bahwa tidak boleh ada impunitas bagi mereka yang melakukan kekejaman itu," kata Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly.
Sedangkan Blinken berjanji bahwa Washington akan terus mendukung Ukraina untuk mempertahankan diri. "Tatanan internasional yang kami kumpulkan di sini untuk ditegakkan sedang dicabik-cabik di depan mata kami. Kami tidak bisa membiarkan Presiden Putin lolos begitu saja," katanya kepada anggota DK PBB.
Wang mengatakan, prioritas China saat ini adalah untuk melanjutkan dialog tanpa prasyarat dan bagi kedua belah pihak untuk menahan diri dan tidak meningkatkan ketegangan. "Posisi China di Ukraina jelas. Kedaulatan, integritas teritorial semua negara harus dihormati dan masalah keamanan yang wajar dari semua negara harus ditanggapi dengan serius," ujarnya.
Sedangkan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada pertemuan DK PBB menyatakan, banyak kebohongan yang disampaikan oleh diplomat Rusia. "Saya melihat hari ini bahwa diplomat Rusia melarikan diri dengan tepat seperti pasukan Rusia," katanya.
Sedangkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada DK, konflik nuklir sama sekali tidak dapat diterima. Dia juga mengatakan, rencana untuk dugaan referendum mengkhawatirkan.
"Setiap pencaplokan wilayah suatu negara oleh negara lain yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekuatan adalah pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional," kata Guterres.
Referendum untuk bergabung dengan Rusia akan berlangsung mulai Jumat (23/9/2022) hingga Selasa (27/9/2022) di beberapa wilayah yang sebagian besar dikuasai Rusia di Ukraina timur dan selatan. Wilayah-wilayah ini mencakup sekitar 15 persen wilayah Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika