JAKARTA – Pemerintah menyadari adanya potensi manipulasi dalam pendataan ulang tenaga honorer di masing-masing daerah. Salah satu langkah antisipasi yang dilakukan yakni dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi langsung data-data tersebut agar sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)...

Ikuti Whatsapp Channel Republika