REPUBLIKA.CO.ID, SAN JUAN -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengajukan surat kepada Dewan Keamanan (DK) pada Ahad (9/10/2022. Surat ini mengusulkan aktivasi segera pasukan aksi menyusul permohonan bantuan dari Haiti ketika geng dan pengunjuk rasa melumpuhkan negara itu.
Surat itu yang dilihat oleh Associated Press tetapi belum dipublikasikan mengatakan, pasukan aksi cepat akan dikerahkan oleh satu atau beberapa negara anggota. Pengerahan itu untuk membantu Kepolisian Nasional Haiti.
Pasukan itu akan bertugas menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh geng-geng bersenjata dan memberikan perlindungan segera ke infrastruktur dan layanan penting. Pasukan ini juga bertugas mengamankan pergerakan bebas air, bahan bakar, makanan, dan pasokan medis dari pelabuhan utama dan bandara ke masyarakat dan fasilitas perawatan kesehatan.
Surat itu juga menyatakan sekretaris jenderal dapat mengerahkan kapasitas tambahan PBB untuk mendukung gencatan senjata atau pengaturan kemanusiaan. Namun, surat itu mencatat bahwa kembali ke keterlibatan PBB yang lebih kuat dalam bentuk pemeliharaan perdamaian tetap menjadi pilihan terakhir.
"Jika tidak ada tindakan tegas yang diambil segera oleh komunitas internasional sejalan dengan opsi yang digariskan dan kapasitas penegakan hukum nasional terbukti tidak dapat membalikkan situasi keamanan yang memburuk," ujar surat Guterres tersebut.
Surat itu menyarankan agar pasukan aksi cepat dihapuskan saat polisi Haiti mendapatkan kembali kendali atas infrastruktur. Terdapat dua opsi dapat mengikuti, yaitu negara-negara anggota membentuk satuan tugas polisi internasional untuk membantu dan memberi nasihat kepada petugas lokal atau membentuk pasukan khusus untuk membantu menangani geng termasuk melalui pemogokan bersama, isolasi dan operasi penahanan di seluruh negeri.
Isi surat itu mencatat bahwa jika negara-negara anggota tidak melangkah maju dengan dukungan dan pembiayaan bilateral, operasi PBB dapat menjadi alternatif. “Namun, seperti yang ditunjukkan, kembalinya ke penjaga perdamaian PBB bukanlah pilihan yang disukai pihak berwenang,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika