Senin 10 Oct 2022 14:00 WIB

Sekjen PBB Minta Penurunan Pasukan Aksi ke Haiti

Pasukan itu akan bertugas menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh geng bersenjata

Rep: Dwina Agustin/ Red: Friska Yolandha
Seorang pengunjuk rasa membawa sepotong kayu yang menirukan senjata selama protes menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry, di daerah Petion-Ville di Port-au-Prince, Haiti, 3 Oktober 2022. Pemerintah Haiti telah setuju untuk meminta bantuan angkatan bersenjata internasional ketika geng dan pengunjuk rasa melumpuhkan negara dan persediaan dasar termasuk bahan bakar dan air berkurang, seorang pejabat tinggi Haiti mengatakan kepada The Associated Press pada hari Jumat, 7 Oktober
Foto: AP Photo/Odelyn Joseph
Seorang pengunjuk rasa membawa sepotong kayu yang menirukan senjata selama protes menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry, di daerah Petion-Ville di Port-au-Prince, Haiti, 3 Oktober 2022. Pemerintah Haiti telah setuju untuk meminta bantuan angkatan bersenjata internasional ketika geng dan pengunjuk rasa melumpuhkan negara dan persediaan dasar termasuk bahan bakar dan air berkurang, seorang pejabat tinggi Haiti mengatakan kepada The Associated Press pada hari Jumat, 7 Oktober

REPUBLIKA.CO.ID, SAN JUAN -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengajukan surat kepada Dewan Keamanan (DK) pada Ahad (9/10/2022. Surat ini mengusulkan aktivasi segera pasukan aksi menyusul permohonan bantuan dari Haiti ketika geng dan pengunjuk rasa melumpuhkan negara itu.

Surat itu yang dilihat oleh Associated Press tetapi belum dipublikasikan mengatakan, pasukan aksi cepat akan dikerahkan oleh satu atau beberapa negara anggota. Pengerahan itu untuk membantu Kepolisian Nasional Haiti.

Baca Juga

Pasukan itu akan bertugas menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh geng-geng bersenjata dan memberikan perlindungan segera ke infrastruktur dan layanan penting. Pasukan ini juga bertugas mengamankan pergerakan bebas air, bahan bakar, makanan, dan pasokan medis dari pelabuhan utama dan bandara ke masyarakat dan fasilitas perawatan kesehatan.

Surat itu juga menyatakan sekretaris jenderal dapat mengerahkan kapasitas tambahan PBB untuk mendukung gencatan senjata atau pengaturan kemanusiaan. Namun, surat itu mencatat bahwa kembali ke keterlibatan PBB yang lebih kuat dalam bentuk pemeliharaan perdamaian tetap menjadi pilihan terakhir.