Sekretraris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto pada Rabu (12/10/2022) menanggapi pernyataan elite Nasdem yang menyebut bahwa Anies Baswedan merupakan antitesa dari Joko Widodo. Hasto mengaku terkejut dengan pernyataan itu, di mana Nasdem saat ini masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Antitesa artinya merupakan kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo, antitesa artinya vis a vis, diametral. Jadi secara sadar Nasdem melalui pernyataan Pak Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut," ujar Hasto kepada wartawan, Rabu.
Menurutnya, pernyataan tersebut membuat Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden (capres) bagian dari antitesis tersebut. Pasalnya, sudah pasti seluruh kader partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu mendukung Anies.
"Bukankah dukungan Nasdem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader Nasdem. Kecuali Nasdem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet, menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies," ujat Hasto.
Baca juga : Airlangga: Deklarasi Capres KIB Jilid Terakhir
Ia meminta, problematika di pemerintahan Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik oleh Partai Nasdem. Mengingat partai tersebut selalu menegaskan bahwa mereka akan mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.
"Lalu di mana tanggung jawab etik politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi?" ujar Hasto.
Di samping itu, problematika juga akan muncul Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan. Termasuk rapat kabinet yang bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara.
"Bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang antitesa Pak Jokowi? Ini kan jadi kontradiktif dan rumit," ujar Hasto.
"Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan," sambungnya.
Baca juga : Airlangga Isyaratkan KIB Deklarasi Capres Jelang Deadline
Pengamat politik yang juga Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai aksi saling sindir dua partai koalisi pemerintah, Nasdem dan PDIP dalam sepekan terakhir pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 merupakan bentuk rivalitas politik yang mengeskalasi perpolitikan Tanah Air.
"Deklarasi Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres tentu akan mengeskalasi perpolitikan Tanah Air," kata Arif Nurul Imam di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ketika dihubungi, Selasa (11/10/2022).
Apalagi, kata Arif, bagi koalisi pemerintah termasuk PDIP, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan adalah sebuah keberanian.
"Hal ini karena kita tahu Anies merupakan sosok yang selama ini dianggap sebagai kontra pemerintah," katanya.
Arif merujuk pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut deklarasi itu mengganggu konsentrasi pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Menurut Arif, Hasto menuding deklarasi itu sebagai sinyal Nasdem yang ingin agar Jokowi lekas diganti sebagai Presiden.
"Pernyataan Sekjen PDIP tersebut tentu menjadi menarik mengingat Nasdem selama ini menjadi pendukung pemerintah Jokowi namun dituding tidak loyal pada Jokowi," kata Arif.
Menurut Arif, Nasdem dan PDIP sama-sama berkepentingan dalam suksesi Pilpres 2024, apalagi telah terlihat kemungkinan akan berbeda dalam poros politik nanti.
"Saya kira ini bentuk rivalitas politik antara Nasdem dengan PDIP, terkait Pilpres 2024 jadi lumrah saja sebagai dinamika politik," katanya.
