REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Dalam pidato pembukaan resmi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Tenggara (ASEAN) pada Jumat (11/11), Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen memperingatkan  pemimpin negara Asia Tenggara agar tidak berpuas diri. Dia mengatakan, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan meskipun ekonomi secara bertahap mulai pulih setelah pandemi Covid-19.

Hun Sen mengatakan, kawasan ASEAN sekarang berada pada titik ketidakpastian karena berusaha untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan pertumbuhan. Selain itu, ASEAN juga menghadapi tantangan strategis.

“Kami sekarang menikmati hasil dari upaya kami dan bergerak menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Kita harus selalu waspada karena situasi sosial ekonomi saat ini di ASEAN serta di seluruh dunia masih rapuh dan terpecah belah," ujar Hun Sen.

Hun Sen mengatakan, KTT ASEAN yang mengangkat tema “Mengatasi Tantangan Bersama,” harus dianggap relevan dengan waktu. Menurutnya, ASEAN memiliki rasa urgensi untuk meningkatkan kerja sama dalam mengatasi krisis. 

“Ada pepatah yang mengatakan bahwa bencana dan krisis dapat memunculkan sisi terbaik dalam diri manusia. Saya percaya bahwa kita semua berkumpul di sini hari ini memiliki rasa urgensi untuk bekerja sama," kata Hun Sen.

Konflik di Myanmar masih menjadi isu panas yang dibahas oleh para pemimpin ASEAN. Sebelumnya negara ASEAN telah membuat rencana lima poin untuk perdamaian di Myanmar. Namun sejauh ini Myanmar tidak mengimplementasikan konsensus lima poin tersebut. 

Dalam peninjauan dan keputusan tentang pelaksanaan konsensus lima poin, para pemimpin memutuskan untuk menugaskan dewan koordinasi ASEAN. Dewan ini bertugas untuk meninjau lebih lanjut apakah perwakilan Myanmar diizinkan hadir dalam pertemuan ASEAN, jika situasinya diperlukan.

ASEAN melarang pemimpin maupun perwakilan Myanmar hadir dalam pertemuan tingkat tinggi, dan berbagai acara lainnya. Presiden Indonesia Joko Widodo, telah mendorong agar larangan itu diperluas. Langkah ini juga didukung oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Suara negara-negara ASEAN terkait larangan kehadiran Myanmar dalam berbagai pertemuan terpecah. Thailand, Kamboja dan Laos, menentang usulan Indonesia untuk memperluas larangan kehadiran Myanmar dalam pertemuan penting. Seorang diplomat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, memperpanjang larangan perwakilan Myanmar sama dengan penangguhan de facto.

"Para pemimpin juga menolak gagasan penangguhan Myanmar dari kelompok ASEAN secara penuh. Ini menegaskan kembali dalam keputusan mereka bahwa negara itu tetap menjadi bagian integral dari ASEAN," kata diplomat tersebut.

ASEAN akan meminta PBB dan mitra eksternal untuk mendukung upaya menerapkan konsensus lima poin terhadap Myanmar. Joko Widodo menekankan pentingnya mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik di Myanmar. Dia mengatakan bahwa situasi kekerasan di Myanmar semakin memburuk.

“Situasi di Myanmar tidak boleh menyandera ASEAN,” kata Joko Widodo kepada wartawan di sela-sela KTT. n. Rizky Jaramaya/AP

Ikuti Whatsapp Channel Republika