REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan akan bertemu dengan supir truk yang menggelar mogok kerja untuk negosiasi lebih lanjut. Setelah aksi itu dikhawatirkan menurunkan pasokan bensin, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan merusak ekonomi.
Pemerintah Korsel memberlakukan undang-undang yang mewajibkan 2.500 supir truk semen kembali bekerja. Anggota serikat buruh mengatakan kesenjangan antara kedua belah pihak masih terlalu lebar untuk dikompromikan.
Sekitar 25 ribu supir anggota serikat mogok kerja menuntut kenaikan upah minimum. Mogok kali ini aksi kedua dalam enam bulan dan mengakibatkan kerugian sekitar 300 miliar won per hari dan mengganggu aktivitas industri perekonomian keempat di Asia yang dipredikis mengalami penurunan tahun depan.
Pada Selasa (29/11/2022) Kementerian Perindustrian Korsel mengatakan 21 pom bensin kehabisan pasokan. Pom bensin di seluruh Korsel rata-rata memiliki pasokan untuk delapan hari sebelum mogok dilakukan tapi pom bensin di Metropolitian Seoul sudah kekurangan pasokan.
Kementerian Transportasi mengatakan sekitar 985 lokasi pembangunan di seluruh negeri yang dioperasikan 46 perusahaan konstruksi melaporkan 59 persen pekerjaan atau 577 pembangunan ditunda karena kekurangan bahan.
Pada Selasa kemarin Presiden Yoon Suk-yeol mengatakan permintaan para supir "tidak masuk akal" dan pemerintah akan mengambil "tindakan yang paling memungkinkan" untuk mengakhiri mogok ini.
Pemimpin serikat marah oleh perintah "kembali bekerja" pemerintah yang mewajibkan supir kembali ke jalan. Serikat mengatakan tindakan itu "anti-konstitusional" dan akan mengambil tindakan atas langkah pemerintah itu.
Perintah itu mengharuskan pekerja transportasi industri semen untuk kembali bekerja. Bila tidak pemerintah akan menangguhkan izin mereka selama 30 hari kemudian mencabutnya.
Para supir juga dapat dihukum tiga tahun penjara atau didenda 30 juta won. Kementerian Transportasi dan serikat diperkirakan akan bertemu di negosiasi putaran kedua sejak mogok kerja dimulai pekan lalu pada Selasa, pukul 14:00 waktu setempat.
Berdasarkan Kementerian Transportasi sekitar 7.000 orang menggelar aksi. Mereka mengatakan sikap keras pemerintah menunjukkan tidak ada niat untuk dialog.
Pemerintah berulang kali menegaskan tidak ingin memperluas sistem upah minimum di atas tiga tahun. Sementara serikat mengatakan cakupan sistem itu harus diperluas atau dipermanenkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika