REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah secara penuh menjamin dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menjaga hal tersebut, stok dan kesiapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) harus dijaga dan dipenuhi ketersediaannya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna, Selasa, (6/12/2022), di Istana Negara, Jakarta.
Menurutnya, stok CPP saat ini, khususnya beras, berada di posisi yang perlu ditop-up sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat.
Sebagai upaya mengamankan stok Cadangan Beras, Pemerintah akan siapkan 200 ribu ton beras komersial di luar negeri alias impor yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia.
"Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan pemerintah," ujarnya.
Ia menjelaskan, stok beras dari luar tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti, penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya. "Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar," jelasnya.
Arief memastikan, Beras ini tidak akan mengganggu beras petani, karena hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat/bencana melalui Perum Bulog.
“Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani. Pemerintah berpihak penuh kepada para petani lokal, sehingga keberadaan cadangan ini akan dijaga agar tidak merusak harga beras petani," ujarnya.
Beras komersial ini merupakan persediaan akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023. "Kita siapkan pada Februari-Maret 2023 agar Bulog dapat menyerap saat panen raya tiba untuk men-top up stoknya kembali sampai dengan 1,2 juta ton, hal ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani, dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi beras berkurang di akhir tahun," ungkapnya.
Upaya pemenuhan Beras ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi.
Dalam Sidang Kabinet, Selasa, (6/12/2022), di Istana Negara, Presiden kembali mengingatkan agar semua waspada, sehingga kebutuhan beras harus betul-betul dihitung. Pesiden juga meminta dalam pemenuhan kebutuhan beras ini Kementerian dan Lembaga terkait saling berkoordinasi dan berkolaborasi.
Arief menambahkan, pemenuhan cadangan beras ini tidak serta-merta menunjukan produksi beras nasional tidak mencukupi. Ia mengapresiasi hasil produksi beras nasional tahun ini yang terbilang surplus sekitar 1.7 juta Ton berdasarkan KSA Badan Pusat Statistik (BPS).
Produksi beras nasional Januari-Desember 2022 diproyeksikan sebesar 31,90 juta ton. Sementara kebutuhan beras nasional tahun 2022 sekitar 30,2 juta ton, sehingga diproyeksikan mengalami surplus beras sekitar 1,7 juta ton.
Menurutnya, berdasarkan data tersebut Indonesia dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi telah berhasil mencapai swasembada beras, mengingat berdasarkan ketetapan FAO tahun 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persendari Kebutuhan Nasional.
“Produksi beras nasional dalam kondisi baik, yang mau kita jaga adalah stok Beras di Bulog. Adapun, saat ini ketersediaan stok beras Bulog sebesar 503 ribu ton, yang terdiri dari 196 ribu ton atau 39 persennya merupakan stok komersial dan 306 ribu ton atau 61 persen merupakan stok CBP,” ungkapnya.
Disampaikan juga jika saat ini Bulog bersaing mendapatkan beras dalam negeri, maka akan mengerek harga ke atas. Waktunya Bulog untuk intervensi harga sampai dengan Panen Raya.
Untuk memastikan akurasi dan kesiapan data stok beras nasional serta dalam rangka pemenuhan satu data pangan nasional, 31 Desember 2022 ini akan dilakukan survey oleh Badan Pangan Nasional, BPS, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk mengetahui kondisi lapangan mengenai jumlah stok beras yang ada di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika