REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -— Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II MUI 2022 berjalan dengan lancar dan sukses dengan melahirkan sejumlah rekomendasi penting, salah satunya menyoroti persiapan umat hadapi Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud memberikan penjelasan terkait dengan hasil rekomendasi Mukernas II MUI yang menyoroti soal Pemilu 2024.
Kiai Marsudi menyampaikan, negara Indonesia mempunyai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta dihasilkan dari kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dalam pemilu 2024, MUI menyerukan agar umat Islam mengikuti perintah Allah SWT.
‘’Jadi ketika memilih sebuah pemerintahan nanti, memilih presiden, memilih wakil-wakil rakyat sebagai anggota DPR atau MPR semuanya ini adalah dalam rangka ibadah mengikuti perintah Allah untuk bagaimana bernegara dan berbangsa sesuai dengan kesepakatan bersama,’’ ujarnya, Jumat malam (9/12/2022).
Selain itu, Kiai Marsudi juga menjelaskan terkait rekomendasi Mukernas kedua MUI yang menyoroti peran media dalam pemilu 2024. ‘’Kewajiban kita bahwa kita harus ngomong sesuai fakta dan nyatanya, maka membuat berita hoax atau bohong pasti itu dilarang oleh agama,’’ paparnya.
Oleh karena itu, Kiai Marsudi mengingatkan agar berita yang dimuat dan disampaikan pada publik harus sesuai fakta. Menurutnya, pemberitaan yang sesuai dengan fakta merupakan sebuah kenikmatan. Ia juga menukil Qs Ad Duha ayat 11.
"Ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat semuanya yang sesuai fakta-fakta maka publikasikanlah dan ceritakanlah,’’ ujarnya.
Rekomendasi soal Pemilu 2024 tersebut dibahas dalam rapat Komisi C Mukernas. Rekomendasi itu ditujukan kepada pemerintah, penyelenggara pemilu, dan umat.
Berikut rekomendasi MUI terkait Pemilu 2024:
Pemilihan umum tahun 2024 sudah semestinya dijadikan sebagai momentum penting bagi tahapan konsolidasi untuk mencapai kematangan demokrasi di Indonesia agar terbangun sistem demokrasi yang semakin berkualitas dan melahirkan pemerintahan yang kompeten dan memiliki legitimasi yang kuat.
Tantangan proses konsolidasi demokrasi sering diwarnai dengan maraknya politik uang (money politik) yang merusak citra dan moralitas demokrasi serta politisasi SARA yang berakibat pada terjadinya polarisasi di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, MUI mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan dan menentukan Langkah-langkah strategis sebagai upaya meruduksi praktik politik uang dan menjunjung prinsip jujur, bebas, adil, dan etis.
MUI mendorong penyelenggara Pemilu, KPU, BAWASLU, dan DKPP supaya bekerja secara independent insparsial dan professional parpol peserta pemilu dan caleg, serta capres dan cawapres juga calon kepala daerah agar berkompetisi secara sehat, bersih tidak menggunakan politik uang, dan politisasi SARA.
MUI juga menghimbau pemilih agar menggunakan hak pilihnya secara berkualitas dan berintegritas sehingga dapat dihasilkan pemimpin yang berintegritas. Media agar dapat bersikap netral tidak berpihak dan mendidik masyarakat untuk tidak menyebarkan hoax dan narasi kebencian.
Ketua Organaizing Committe (OC) Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II MUI, Asrori S Karni menyampaikan, pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh para panitia yang merupakan generasi muda.
Asrori mengatakan, pihaknya merasa terhormat bisa memberikan yang terbaik dalam Mukernas II MUI ini untuk memfasilitasi para ulama dan tuan guru untuk bermusyawarah.
‘’Panitia ini semuanya generasi muda, ada genarasi z, generasi milenial, ada yang memang usianya muda dan jiwanya muda. Pokoknya tetap muda, sebagai bagian dari Mukernas,’’ kata Asrori saat memberikan laporan panitia pelaksana dalam penutupan Mukernas.
Kegiatan yang digelar di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat ini, kata Asrori, dihadiri oleh 252 peserta antara lain berasal dari utusan MUI Provinsi se-Indonesia, pimpinan ormas Islam, Pimpinan Komisi, Badan dan Lembaga (KBL), Dewan Pimpinan, hingga Dewan Pertimbangan MUI.
‘’Atas nama panitia mengucapkan terimakasih khususnya pada mitra utama yaitu pada BSI, Baznas RI, dan BPKH serta dukungan sekretariat Wapres serta para pihak lain yang yang mendukung,’’ sambungnya.
Kegiatan ini dimulai dari Rapat Pimipinan MUI yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI KH Maruf Amin. Kemudiaan, KH Maruf Amin membuka Mukernas ke-2 dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden RI.
Selain itu, dalam Mukernas ini juga melakukan penandatanganan MoU antara MUI dengan BSI dan BPKH, serta melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) MUI Provinsi se-Indonesia.
‘’Ada dialog pemberdayaan umat, ada paparan pimpinan MUI, rapat komisi dan rapat pleno hasil komisi serta penutupan Mukernas. Juga penghargaan pada beberapa MUI Provinsi terbaik (hasil Monev),’’ ujarnya.
