REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Agenda transisi energi sebagai langkah dalam menjaga ketahanan energi nasional dinilai memiliki peluang yang cukup besar, terlebih Indonesia menyimpan berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan.
Selain membawa ketahanan energi, transisi energi juga sejalan dengan visi pemerintah dalam rangka mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Namun, dalam mewujudkan agenda transisi energi tidaklah mudah, butuh investasi besar, dan kerja sama kuat yang dilakukan oleh banyak pihak. Hal tersebut terungkap dalam diskusi Forum Transisi Energi yang diselengarakan CNBC Indonesia bersama SKK Migas dan PLN.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam forum tersebut mengungkapkan perubahan iklim yang terjadi saat ini bukanlah permasalahan Indonesia saja tetapi juga global. Sehinga dibutuhkan sebuah kolaborasi tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dengan berbagai negara.
Indonesia sendiri ujarnya telah menunjukan keberhasilannya dalam presidensi G20 melakukan berbagai kolaborasi, baik terkait policy, tekologi, information, hingga investmen dalam skala global. Kolabariasi tersebut dibutuhkan, karena transisi energi menuju NZE 2060 tidak bisa dilakukan sendirian.
“Ini sebagai catatan saja, tidak mungkin kita mengatasi ini sendirian. Emisi gas rumah kaca di AS 15 ton perkapita per tahun, di Eropa 11-12 ton perkapita pertahun, dan di Australia sekitar 19 ton perkapita pertahun. Ini harus diatasi bersama-sama. Maka selama 6 bulan kita negosisasi dengan global sehingga kemarin dalam G20 kita tandatangani just energy transition program, dan berhasil dapat dukungan dana US$ 20 miliar,” jelas Darmawan.
Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha juga mengungkapkan bahwa permasalahan energi memang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak atau satu kementerian saja. Oleh karena itu perlu dibentuk Dewan Energi Nasional yang terdiri dari beberapa kementerian dan pemangku kepentingan.
Satya menyebutkan adanya DEN dapat mendorong pihak-pihak tersebut dalam menjaga ketahanan energi. Sebagai contoh infrastruktur energi tidak bisa dibebankan kepada Kementerian ESDM karena di dalamnya terdapat aspek Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.
“Maka komitmen transisi energi tidak bisa dijalankan tanpa komitmen dari seluruh komponen bangsa. Mudah-mudahan target Net Zero Emission akan tercapai di 2060,” kata Satya.
Hal serupa juga dilontarkan Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Shinta Damayanti. Dirinya memandang bahwa kolaborasi sangat diperlukan untuk membangun sebuah ekosistem. Adapun dalam hal ini diperlukan regulasi dan sinergi dari berbagai pihak.
“Jadi, kolaborasi beberapa kementerian dan tentu dengan roadmap yang sudah ada dan kita bentuk bersama-sama dan bersinergi. Kita bisa melaksanakan dan mencapai target yang sudah dibuat,” pungkas Shinta.
Terkait transisi energi sendiri ujar Shinta, pihak SKK Migas akan terus mengupayakan agar pemanfaatan gas bumi di Indonesia dapat terserap secara optimal. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang masif.
Ia menjelaskan dalam transisi energi, gas bumi dipandang sebagai komoditas strategis yang dapat dikembangkan lebih jauh. Mengingat, RI menyimpan segudang kekayaan gas bumi yang cukup melimpah.
“Tentunya bisa segera dimonetisasi tapi kita tidak boleh lupa pada saat bicara gas kita harus bicara infrastruktur pemanfaatannya di industrinya karena gas itu memang harus kita tentukan siapa yang akan memakai," kata Shinta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika