REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Flori Sidebang, Antara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memastikan, bahwa dirinya akan melantik Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) pengganti Jenderal TNI Yudo Margono pada Rabu (28/12/2022) besok. Kendati demikian, Jokowi masih enggan menyebut siapa calon yang akan dilantiknya.
"Pelantikan KSAL? KSAL insyaallah besok. Pelantikannya besok KSAL,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Pujasera, Subang, Jawa Barat, Selasa (27/12/2022).
Pekan lalu, Jokowi mengatakan sudah mengantongi nama-nama calon KSAL. Ia memastikan, pengganti Yudo adalah tentara berpangkat jenderal bintang tiga.
“Sudah-sudah calonnya yang jelas bukan dari bintang satu, bukan dari bintang dua, tetapi dari bintang tiga,” kata Jokowi dalam keterangannya usai pelantikan Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat untuk bersabar terkait penunjukan KSAL. Menurut dia, posisi KSAL tak lama lagi akan terisi.
“Nanti, tunggu aja sebentar lagi,” ujar Moeldoko di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Selasa.
Moeldoko juga enggan membocorkan siapa sosok yang akan ditunjuk menjabat sebagai KSAL. “Udahlah tunggu aja, itu hal yang biasa,” kata dia.
Dalam keterangan terpisah sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membenarkan Presiden Jokowi sudah mengantongi nama-nama calon KSAL pengganti Yudo Margono. Ia mengatakan, penunjukan calon KSAL nanti akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.
“Kalau pandangan secara nasional ya menjaga kedaulatan, kedaulatan tuh ada teritori. Kalau teritori mungkin masalah laut ya di laut-laut Indonesia yang sering dilewati kapal-kapal yang melanggar lintas batas, melanggar hak berdaulat itu kadangkala ada seperti halnya negara-negara lain itu teritori nya,” kata Mahfud soal kriteria calon KSAL.
Menurut Mahfud, KSAL yang baru juga akan berurusan dengan masalah separatisme dan radikalisme yang harus ditangani untuk menjaga keutuhan ideologi. “Kalau ideologinya separatisme dan radikalisme tentu saja itu bagian dari pertahanan negara, keutuhan ideologi, keutuhan teritori, keutuhan ideologi itu adalah tugas Panglima,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika