REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM – Dewan Awqaf Yordania di Yerusalem menyatakan Israel telah melakukan militerisasi di halaman Masjid Al-Aqsa Palestina.
Dewan tersebut menyebut otoritas pendudukan Israel di Yerusalem melakukan pelanggaran berbahaya.
"Yang paling menonjol adalah penggerebekan oleh politisi Israel yang mengadopsi proposal ekstremis terkait Masjid Al-Aqsa," demikian pernyataan dewan itu, seperti dilansir Middle East Monitor, Rabu (28/12/2022).
Dalam pernyataannya, Dewan Awqaf Yordania di Yerusalem mengungkapkan, politisi Israel yang menodai Masjid Al-Aqsa menggunakan hari raya Yahudi sebagai dalih untuk menyampaikan proposal Yahudisasi mereka. Bahkan mereka juga melakukan tindakan provokatif.
"Kelompok ekstremis Yahudi melakukan ritual mistis dan provokatif, termasuk bernyanyi di dalam halaman suci Masjid Al-Aqsa yang diberkahi," kata pernyataan dewan itu.
Tindakan tersebut terjadi setelah penggerebekan yang dilakukan ratusan sayap kanan Israel selama hari raya Yahudi Hanukkah.
"Hari raya ini bertepatan dengan upaya yang tak terbendung untuk memiliterisasi pekarangan Masjid Al-Aqsa dengan klaim bahwa ini adalah pengaturan keamanan," kata dewan dalam pernyataan.
Dewan juga sudah memantau dengan penuh perhatian atas praktik otoritas pendudukan Israel dan kampanye penghasutan sistematis yang menargetkan Muslim di seluruh dunia.
Dewan Awqaf tersebut meminta otoritas Israel untuk menghentikan praktik rasis dan provokatif mereka.
"Dan berhenti menggunakan pemukim ekstremis untuk melaksanakan rencana Yahudisasi mereka sebelum perang agama meletus," demikian bunyi pernyataan dewan awqaf Yordania di Yerusalem.
Tak hanya itu, Pusat Informasi Palestina (PIC) melaporkan adanya kenaikan anggaran 2023 untuk melakukan Yahudisasi di Kota Yerusalem yang dikelola Israel.
Anggaran tersebut bertambah 280 ribu dolar AS. Rencana kenaikan anggaran ini telah disetujui Komite keuangan kota Yerusalem, dengan total anggaran sebesar 1,7 juta dolar AS.
Angka tersebut mengalami peningkatan 20 persen jika dibandingkan tahun lalu. Anggaran tersebut mencakup alokasi untuk pendidikan, perencanaan dan keamanan, serta pembangunan pemukiman di kota melalui rencana untuk memperkuat kehadiran Yahudi.
PIC juga melaporkan adanya peningkatan pembangunan permukiman sejak kebangkitan sayap kanan dalam pemilu Israel baru-baru ini. Peningkatan pekerjaan pembangunan terkonsentrasi di permukiman yang dijanjikan sayap kanan dan ini akan disahkan dalam 100 hari pertama kendalinya atas pemerintah.
Padahal semua pemukiman Israel dan pos-pos pemukiman adalah ilegal menurut hukum internasional, begitu pula para pemukim itu sendiri. Memindahkan warga ke wilayah di bawah pendudukan militer juga merupakan kejahatan perang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika