REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mempersilakan gelaran mobil balap listrik Formula E di Jakarta pada 3-4 Juni 2023. Sikap itu tentu saja berbeda ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dipimpin era Gubernur Anies Rasyid Baswedan.

Pada 2022, Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI sampai menggelar sidang interpelasi terkait Formula E di Jakarta, yang menyasar Anies. Hanya saja, interpelasi gagal berlanjut karena tidak kuorum lantaran hanya didukung dua fraksi.

Kini, Prasetyo mendukung Formula E diadakan di Jakarta. Meski begitu, politikus PDIP itu menggatakan enggan menjadi Ketua Pelaksana Formula E 2023 nanti. "Enggak lah. Sibuk lah saya," kata Prasetyo saat ditemui awak media di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2023).

Ditanya pelaksanaannya nanti, Pras sapaan akrabnya, menegaskan, tidak mengizinkan pelaksanaan Formula E menggunakan APBD DKI Jakarta seperti tahun sebelumnya. Dia mendukung penyelenggara, dalam hal ini PT Jakarta Properti (Jakpro) agar bisa mencari sumber dana dari pihak swasta sebagai sponsor.

"Udah itu aja. Biar dia business to business, cari sponsor sendiri dan harus bisa mandiri," tutur Prasetyo.

Baca juga : Formula E di Jakarta 2023? Heru: Pemprov tak Terlibat Langsung

Pras juga meminta agar Jakpro bisa lebih membuat terobosan secara dewasa jika ingin menyelenggarakan Formula E. Alih-alih mendapat keuntungan atau meningkatkan posisi Jakarta, dirinya menilai Formula E hanya ajang membakar uang. "Kalau saya lihat, cuma buang-buang duit aja, itu yang terjadi," tuturnya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menampik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlibat langsung dalam gelaran Formula E babak 10 dan 11 pada 3-4 Juni 2023 mendatang. Dia menganggap, balapan mobil listrik itu berjalan secara business to business. "Formula E kan tadi udah dijawab B2B, sedang dibahas," kata Heru di lokasi yang sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika