REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi wacana vaksin booster Covid-19 selanjutnya akan berbayar bagi peserta bukan penerima bantuan iuran (non PBI) sebagaimana disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja dengan DPR. Namun, booster berbayar ini tidak berlaku bagi masyarakat yang termasuk PBI.
"Memang ada wacana untuk (vaksin) booster ini, untuk yang pemegang PBI dibebaskan. Tapi untuk non PBI itu dia di wacanakan untuk berbayar," kata Ma'ruf dalam keterangan persnya di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Ma'ruf menyebut, rencana ini sebagai gotong royong dalam pemenuhan vaksinasi khususnya mengurangi subsidi Pemerintah. Apalagi, jika vaksin Covid-19 akan terus diberlakukan seperti vaksinasi rutin lainnya.
Sebab, kata Ma'ruf, vaksinasi Covid-19 penting untuk menjaga imunitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. "Supaya kurangi beban subsidi juga menghidupkan kita untuk saling membantu, bergotong royong, yang kuat membantu yang lemah, sehingga rasa solidaritas saling membantu ada dan beban subsidi ini bisa terkurangi," ujarnya.
Namun demikian, kata Ma'ruf, jika nantinya jadi berbayar bagi peserta non-PBI pun, dipastikan harganya tetap terjangkau. Seperti halnya pernyataan Menkes, harga vaksin Covid-19 bagi peserta non PBI berkisar di bawah Rp 200 ribu.
"Bagi mereka yang bukan penerima bantuan PBI, dia membayar sendiri dengan harga yang wajar, terjangkau dan nggak memberatkan," katanya.
"Agar jangan kemudian orang karena bayar, nggak mau di booster, mangkanya harganya tidak menghalangi orang untuk melakukan booster," tambahnya.
Saat ini vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum sudah dibuka dan dimulai pada 24 Januari 2023 lalu. Namun demikian, vaksinasi booster ini masih gratis bagi masyarakat yang sudah memenuhi ketentuan yakni divaksin booster pertama dengan interval enam bulan.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan rencana vaksin booster Covid-19 akan berbayar. Dia mengatakan, vaksin booster akan dikenakan biaya terhadap mereka yang bukan penerima bantuan iuran (PBI) dan gratis bagi penerima PBI.
"Mungkin nanti vaksinasi yang gratis akan kita paketkan dalam PBI, dan itu hanya vaksin dalam negeri. Sedangkan vaksin yang lainnya akan kita masukkan seperti vaksinasi rutin saja, seperti vaksin influenza, toh harganya berkisar antara 5 sampai 10 dolar kalau saya lihat harga vaksin di dunia, 10 dolar (AS) masih dibawah Rp 200 ribu," ujar Budi Gunadi pada Selasa lalu.
"Jadi nanti untuk yang non PBI masyarakat tadi akan kita buka bisa membeli vaksinnya sendiri dari apotek-apotek dan rumah sakit secara umum, sama seperti kalau kita mau melakukan vaksinasi meningitis atau vaksinasi influenza yang umum bisa dilakukan," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika