REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Mantan Perdana Menteri Jepang Yoshiro Mori pada Rabu (25/1) mendesak pemerintah agar tidak memberikan dukungan yang berlebihan untuk Ukraina. Ia juga berpendapat bahwa Rusia tidak akan kalah dalam perang yang sedang berlangsung di negara di Eropa Timur itu.
Mori dikenal sebagai politisi veteran yang rentan melakukan kesalahan. Dia adalah anggota Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan telah berusia 85 tahun.
"Saya bertanya-tanya mengapa Jepang melakukan upaya besar untuk mendukung Ukraina," kata Mori dalam pidato di sebuah resepsi.
Dia menambahkan bahwa Tokyo "telah membangun hubungan" dengan Moskow, yang menginvasi Ukraina pada Februari 2022.
"Tidak terpikirkan bahwa Rusia akan kalah perang. Jika itu terjadi, sesuatu yang lebih sulit akan terjadi," kata Mori yang aktif memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia melalui pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Mori menjabat sebagai perdana menteri Jepang hanya selama sekitar satu tahun sejak April 2000 karena peringkat dukungan publik pada kabinetnya saat itu cukup rendah akibat kesalahannya yang berulang-ulang.
Setelah pensiun sebagai anggota parlemen majelis rendah Jepang sekitar satu dekade lalu, Mori bertemu dengan Putin sebagai utusan khusus Perdana Menteri Shinzo Abe.
Dalam sebuah pertemuan politik di Tokyopada November 2022, Morijuga mengatakan bahwa dia tidak bisa "mengerti mengapa hanya Presiden Putin yang dikritik" sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pun telah "membuat banyak orang Ukraina menderita".
Mori adalah ketua penyelenggara Olimpiade Tokyo. Pelaksanaan ajang olahraga dunia itu ditunda satu tahun dari 2020 karena pandemi COVID-19.
Namun, Mori mengundurkan diri pada Februari 2021 sebelum pertandingan Olimpiade dimulai setelah ia mendapat kecaman atas pernyataannya yang menyebutkan bahwa pertemuan yang melibatkan perempuan cenderung bertele-tele.
Pada Selasa (24/1), Kepala Sekretaris Kabinet Jepang dan merupakan juru bicara pemerintah,Hirokazu Matsuno, mengatakan bahwa Jepang akan "terus menawarkan bantuan" kepada rakyat Ukraina, yang sedang menghadapi "krisis nasional".