Senin 30 Jan 2023 17:32 WIB

'Saling Serang' Elite PDIP-Nasdem Jelang Rabu Pon 1 Februari

Presiden Jokowi punya kebiasaan mengumumkan reshuffle kabinet pada Rabu Pon.

Red: Andri Saubani

Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023). Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju belakangan kembali berembus kencang lantaran Jokowi memiliki kebiasaan mengumumkan reshuffle pada Rabu Pon yang terdekat jatuh pada 1 Februari 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menegaskan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk soal evaluasi terhadap menteri-menterinya di Kabinte Indonesia Maju.

Baca Juga

Pernyataan Ali tersebut untuk menanggapi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto yang menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang kerap salah menyampaikan data.

"Saya pikir begini, sekali lagi yang punya hak mengevaluasi para pembantu itu adalah Pak Jokowi. Jadi ketika ada pembantunya yang menurutku salah, ya pastilah Pak Jokowi akan memberikan teguran tentang hal itu," ujar Ali kepada wartawan, Senin (30/1/2023).

Di samping itu, ia meminta tidak ada pihak-pihak yang seakan menuding menteri-menteri dari Partai Nasdem saja yang bermasalah. Ia kemudian menyinggung Juliari Batubara yang terkena kasus korupsi saat menjabat sebagai Menteri Sosial.

"Bagaimana dengan Kementerian Sosial kemarin yang terlibat kasus korupsi ya kan? Apakah kemudian kita ada minta untuk reshuffle mengganti PDIP, tidak kan?" ujar Ali.

"Karena itu, sekali lagi itu adalah kewenangan daripada Bapak Presiden. Jadi sebaiknya memang kita tidak perlu ikut dalam ruang yang bukan menjadi kewenangan kita, supaya tidak terjadi kegaduhan," sambungnya.

Di samping itu, ia yakin Jokowi tak didikte partai politik lain dalam isu reshuffle yang beredar beberapa hari terakhir. Tegasnya sekali lagi, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif dari seorang presiden.

"Sekali lagi keberadaan kami, karena Pak Jokowi menganggap Partai Nasdem memenuhi harapan beliau. Jadi dalam koalisi tidak berbicara transaksi, kabinet itu adalah hasil kerja bersama, Nasdem diajak dalam kabinet," ujar Ali.

Ihwal pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi pada Kamis (26/1/2023) lalu, Sekjen Nasdem Johnny G Plate yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengatakan, pertemuan keduanya dilakukan demi kepentingan pembangunan nasional agar lebih lancar di tengah situasi yang penuh tantangan saat ini.

“Pertemuannya bagus, baik, ya untuk kepentingan pembangunan nasional kita yang lebih lancar di tengah situasi yang penuh tantangan,” ujar Plate di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Saat ditanya lebih lanjut terkait isi pertemuan tersebut, Johnny enggan membeberkannya. “Kalau itu kan pak Surya dan bapak Presiden yang tahu isinya lah. Nanti dari mereka saja,” tambah dia.

Pertemuan antara Jokowi dan Ketum Nasdem memang digelar di tengah berembusnya isu reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan. Menteri dari Partai Nasdem sendiri menjadi sorotannya. Namun, Johnny enggan menanggapi isu tersebut.