REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Ukraina pada Kamis (2/2/2023) mendesak Uni Eropa untuk memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Moskow. Beberapa pejabat tinggi Uni Eropa mengunjungi Kyiv untuk menunjukkan solidaritas.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memimpin delegasi pejabat Uni Eropa dalam kunjungan ke Kiev. Von der Leyen mengatakan, Uni Eropa telah mendukung Ukraina sejak hari pertama invasi Rusia.
"Eropa telah berada di pihak Ukraina sejak hari pertama (invasi Rusia), karena kami tahu masa depan benua kami sedang ditulis di sini. Ini adalah pertarungan demokrasi melawan rezim otoriter," kata von der Leyen dalam konferensi pers di Kiev.
Von der Leyen melakukan pertemuan pertama dengan Presiden Volodymyr Zelenskiyy. Kedua pemimpin akan mengadakan pertemuan puncak pada Jumat (3/2/2023) dengan Pemimpin Uni Eropa Charles Michel. Barat meningkatkan janji untuk mengirimkan lebih banyak senjata ke Ukraina pada Januari. Namun, Uni Eropa menggarisbawahi perlunya langkah-langkah anti-korupsi yang lebih banyak.
"Hari ini, kami mengusulkan ke Ukraina untuk bergabung dengan program-program utama Eropa. Ini akan memberi manfaat yang dekat bagi Ukraina dengan keanggotaan di banyak bidang," kata von der Leyen.
Zelenskiy dan von der Leyen juga telah membahas paket sanksi Uni Eropa ke-10 terhadap Rusia. "Kita dapat melihat bahwa laju sanksi Eropa sedikit melambat sementara negara teroris, sebaliknya, meningkatkan laju adaptasi terhadap sanksi," kata Zelenskiyy.
Uni Eropa meningkatkan jumlah pasukan Ukraina yang akan dilatih menjadi 30.000 tahun ini. Uni Eropa juga menjanjikan bantuan sebesar 25 juta euro untuk membersihkan ranjau di wilayah yang direbut kembali oleh Ukraina.
Pejabat tinggi Uni Eropa untuk kebijakan luar negeri, migrasi, pertanian, ekonomi, dan keadilan juga ikut dalam rombongan delegasi ke Ukraina. Mereka berdiskusi tentang bantuan senjata dan uang untuk Ukraina serta lebih banyak akses untuk produk Ukraina ke pasar Uni Eropa. Termasuk membantu Kiev memenuhi kebutuhan energi.
Uni Eropa telah mengalokasikan bantuan ke Ukraina senilai hampir 60 miliar euro, termasuk 12 miliar euro dukungan militer dan 18 miliar euro untuk membantu menjalankan negara tahun ini. Tetapi Uni Eropa menolak menawarkan jalur cepat untuk menjadi anggota saat Ukraina sedang berperang.
"Beberapa orang mungkin ingin berspekulasi tentang akhir permainan tetapi kebenaran sederhananya adalah kita belum sampai ke sana," kata seorang pejabat Uni Eropa.
Pejabat Uni Eropa telah membuat daftar berbagai persyaratan untuk menjadi anggota. Mulai dari stabilitas politik dan ekonomi hingga mengadopsi berbagai undang-undang Uni Eropa.
Uni Eropa menggarisbawahi komitmennya untuk mendukung "integrasi Eropa lebih lanjut" kepada Ukraina setelah memberikannya status kandidat keanggotaan pada Juni tahun lalu. Menurut draf pernyataan bersama yang dilihat oleh Reuters, Uni Eropa akan memutuskan langkah lebih lanjut setelah semua persyaratan "terpenuhi sepenuhnya".
Kiev telah menindak korupsi tingkat tinggi dalam beberapa hari terakhir. Tetapi Uni Eropa mengatakan, Ukraina harus membangun rekam jejak yang kredibel dari waktu ke waktu untuk melepaskan reputasinya atas endemik korupsi. Para pejabat mengatakan, Uni Eropa belum menanggapi permintaan Ukraina untuk bantuan pasokan roket jarak jauh atau jet tempur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika