REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Unit militer Cina yang bertanggung jawab atas perang di udara dan siber terlibat dalam operasi balon yang terbang di atas wilayah udara Amerika Serikat (AS) sebelum akhirnya ditembak jatuh oleh tentara AS, menurut keterangan sejumlah sumber Cina pada Kamis (9/2/2023).
Beijing sejauh ini menyatakan pesawat itu digunakan untuk penelitian cuaca sipil. Tapi militer Cina tidak memberitahu Kementerian Luar Negeri mereka mengenai masuknya pesawat itu ke wilayah udara AS.
Kondisi tersebut membuat Presiden Xi Jinping menyerukan adanya peningkatan komunikasi di antara pihak terkait, kata sumber tersebut seperti dilansir Kyodo.
Balon pengintai tersebut dikembangkan oleh unit penelitian teknologi luar angkasa di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan China yang berafiliasi dengan pemerintah. Balon dirancang untuk digunakan baik untuk keperluan militer maupun sipil, tetapi unit tersebut secara efektif dipimpin oleh militer, kata sumber tersebut.
Unit itu juga menerbangkan balon mata-mata ke seluruh dunia, termasuk wilayah udara di atas Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan, menurut sumber itu.
Di Cina, banyak teknologi terkait ruang angkasa dibangun dan dioperasikan bersama oleh sektor militer dan sipil, tetapi bagaimana tepatnya teknologi itu digunakan masih belum jelas. Pada 2 Februari, AS mengungkapkan bahwa mereka sedang melacak apa yang diyakini balon pengintai dengan kemampuan terbang tinggi Cina yang terbang selama beberapa hari di wilayah udara mereka.
Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pada Jumat malam lalu bahwa mereka sedang mengumpulkan dan memeriksa fakta tetapi menegaskan beberapa jam kemudian bahwa balon tersebut adalah pesawat observasi cuaca yang secara tidak sengaja memasuki wilayah udara AS, dan menunjukkan penyesalan atas insiden itu.
Penemuan balon oleh Amerika Serikat menyebabkan Menteri Luar Negeri Antony Blinken mendadak menunda jadwal kunjungannya ke Beijing hingga pemberitahuan lebih lanjut. Kepemimpinan Cina dikejutkan oleh keseriusan perkembangan yang tidak terduga atas insiden tersebut dan sejak itu mengharuskan operator balon mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Xi secara pribadi.
Sumber itu juga mengatakan bahwa persetujuan dibutuhkan dalam situasi di mana sebuah kapal udara kemungkinan memasuki wilayah udara negara atau wilayah lain di waktu berlangsungnya acara penting dalam jadwal diplomatik.
Selain menjadi pemimpin Partai Komunis Cina yang berkuasa, Xi juga menjadi kepala Komisi Militer Pusat yang mengawasi Tentara Pembebasan Rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika