REPUBLIKA.CO.ID, HELSINKI -- Parlemen Finlandia diperkirakan akan membahas kapan meratifikasi perjanjian dasar  Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Langkah ini dapat membawa Helsinki bergabung dengan aliansi pertahanan itu tanpa Swedia.

Dua negara Nordik tersebut mengajukan diri untuk bergabung NATO tidak lama setelah Rusia menginvasi Ukraina. Kecuali Turki sebagian besar negara anggota NATO sudah meratifikasi bergabungnya Finlandia dan Swedia.

"Posisi kami dengan Finlandia positif, tapi tidak positif dengan Swedia," kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pekan lalu.

Perbedaan pandangan Turki terhadap Finlandia dan Swedia mendorong Pemerintah Finlandia melanjutkan upaya bergabung dengan NATO. Dalam jajak pendapat yang digelar untuk surat kabar Ilta-Sanomat pada 2 Februari lalu menunjukan 58,9 responden menilai Finlandia harus melanjutkan upaya ini tanpa Swedia.

Sebanyak 28 persen mengatakan Finlandia harus menunggu Swedia. Pada Jumat (10/2/2023) kelompok parlemen Finlandia menggelar rapat.

Mereka membahas apakah parlemen harus meratifikasi perjanjian dasar dengan NATO sebelum masa reses pada 3 Maret mendatang. Finlandia akan menggelar pemilihan parlemen pada 2 April.

Bila hasil pemungutan suara mendukung agar proses ratifikasi dilanjutkan maka presiden harus memproses pengajuan keanggotaan dalam waktu tiga bulan dan  secepat mungkin setelah semua anggota NATO meratifikasi keanggotaan Finlandia. Maka prosesnya dilanjutkan tanpa Swedia.

Agar itu terjadi Turki dan Hungaria harus meratifikasi keanggotaan Finlandia terlebih dahulu. Serta NATO resmi mengundang negara itu sebagai anggotanya.

Pada Ilta-Sanomat, Kanselir Kehakiman Finlandia Tuomas Poysti mengatakan proses itu memberi waktu Finlandia menunggu Swedia tapi tidak bisa selamanya.

Finlandia sudah berulang kali menegaskan akan bergabung dengan NATO dengan Swedia. Swedia merupakan sekutu pertahanan terdekat Finlandia.

Finlandia berbagi perbatasan dengan Rusia. Bila Moskow menyerang NATO maka blok itu membutuhkan Swedia untuk memasok logistik ke Finlandia.

Ankara ingin Helsinki dan Stockholm mengambil sikap lebih tegas pada kelompok Kurdi yang Turki dan Uni Eropa anggap sebagai kelompok teroris. Serta kelompok lainnya yang dinilai bertanggung jawab pada percobaan kudeta Turki tahun 2016. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika