REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah warga Kepulauan Seribu menyampaikan aspirasinya kepada legislator mengenai berbagai kebutuhan, diantaranya air bersih, pembangunan tempat pemakaman umum (TPU), dan fasilitas balai latihan kerja.
Hal itu disampaikan saat kegiatan kunjungan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah yang melakukan reses pertama tahun anggaran 2023 di Pulau Harapan dan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara, Selasa (21/2/2023).
Camat Kepulauan Seribu Utara, Ismail mengatakan ada banyak aspirasi dari masyarakat kepada DPRD mengenai sejumlah fasilitas yang dibutuhkan. Sehingga kehadiran anggota legislator diharapkan dapat menjadi penyambung lidah kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Ini suatu kesempatan yang langka. Warga dapat memberikan usulan, masukan, saran dan saling berbagi informasi. Termasuk juga menyampaikan permasalahan ke anggota dewan untuk mendapatkan solusinya," kata Ismail dalam keterangannya, Selasa.
Ismail menuturkan, ada puluhan usulan yang disampaikan warganya kepada anggota dewan. Diantaranya untuk mencarikan solusi tempat tinggal. Pasalnya jumlah penduduk di wilayahnya terus mengalami peningkatan sehingga semakin alami kepadatan penduduk.
Selain itu juga, diharapkan dilakukan perbaikan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) agar warga bisa merasakan air bersih kembali. Aspirasi lainnya meliputi pembuatan bengkel atau docking kapal, penambahan taman terpadu sebagai fasilitas untuk kalangan anak-anak, serta pembuatan TPU.
"Kami berharap, usulan warga ini tidak hanya didengar, tetapi bisa ditindaklanjuti," harapnya.
Ketua RW 04, Pulau Kelapa, Ali Maulana menegaskan mengenai kebutuhan peningkatan air bersih serta fasilitas balai latihan kerja bagi masyarakat. "Kami minta difasilitasi balai pelatihan kerja karena banyak warga yang membutuhkan. Semoga tahun ini terealisasi," tuturnya.
Menanggapi aspirasi-aspirasi tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah mengatakan siap mengakomodir harapan masyarakat Kepulauan Seribu Utara.
"Semua sudah kami catat. Kami akan merancang seluruh usulan dan akan mengedepankan trifungsi penganggaran, legislasi dan pengawasan untuk usulan masyarakat," kata Neneng.