REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan berbagai upaya pemerintah mendorong pengembangan infrastruktur digital guna memacu produktivitas dan kinerja ekonomi. Hal itu disampaikannya dalam seminar bertajuk High Level Symposium on Digital Public Infrastructure di Bengaluru, India yang merupakan salah satu side events G20 India.

Dilansir dari keterangan resmi pada Ahad (26/2/2023), turut hadir dalam diskusi tersebut Nirmala Sitharaman (Menkeu India), Kristalina Georgieva (Managing Director IMF), Roberto de Oliveira Campos Neto (Gubernur Bank Sentral Brasil), dan Agustin Carstens (General Manager Bank for International Settlements). Salah satu poin paparan Sri Mulyani yakni terkait pengembangan infrastruktur digital yang sangat signifikan di Indonesia.

Ia menyebutkan, penetrasi penggunaan telepon seluler di Tanah Air telah mencapai 77 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Sementara masyarakat yang aktif bersosial media mencapai 59 persen atau lebih dari separuh penduduk.

Meski begitu, lanjutnya, penyediaan akses internet yang andal dan terjangkau masih menjadi tantangan, khususnya di wilayah pelosok. Maka pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 300 BTS baru dan penyediaan akses internet di lebih dari 9.700 lokasi.

Menkeu menyampaikan, pemerintah Indonesia fokus mengembangkan berbagai layanan digital bagi masyarakat, antara lain dalam bentuk portal e-government, e-taxation, dan sistem BPJS dalam skala nasional. Kementerian Keuangan sendiri sangat serius dalam bertransformasi secara digital. 

Misalnya, melalui pengembangan MPN G3 (Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga), sebuah sistem untuk mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat dan tepat waktu. Bahkan, dapat memproses hingga 1.000 transaksi per detik. Tak hanya itu, berbagai aplikasi juga dikembangan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat seperti misalnya e-Filing untuk pelaporan SPT, INSW untuk sinkronisasi data ekspor-impor, sistem pembelian Surat Berharga Negara (SBN) ritel secara online, dan penyaluran bantuan sosial secara langsung kepada rekening penerima, demi menjamin bansos lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan inklusi keuangan.

Dirinya berharap peluang pengembangan infrastruktur digital di Indonesia dapat semakin terbuka lebar. Tujuannya agar berbagai layanan digital dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika