REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar melakukan reformasi struktural secara menyeluruh di lembaga Direktorat Jenderal Pajak.

Ketua Kagama Filsafat Charris Zubair mengatakan reformasi struktural diperlukan menyusul perkembangan kasus penganiayaan yang dilalukan putra dari pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo

"Kasus itu telah berkembang menjadi sesuatu yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak," kata dia di Kampus UGM Yogyakarta, Senin (28/2/2023).

Baca juga : Menkeu Jelaskan Alasan Klub Moge Pegawai DJP Dibubarkan

Menurut Charris, reformasi struktural secara menyeluruh diperlukan agar tidak ada lagi ruang bagi pegawai pajak yang menjadi kaya luar biasa dengan cara tidak patut.

Kagama Filsafat juga menginginkan Kementerian Keuangan agar lebih transparan serta melakukan pembatasan internal untuk kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. "Kewenangan yang berlebihan cenderung korup, apalagi jika mekanisme pengawasan yang tidak mumpuni dan tidak transparan," ujar dia.

Berpijak dari kasus itu, kata Charris, Kementerian Keuangan juga perlu melakukan perbaikan moral di seluruh lembaga perpajakan. Gaya hidup hedonis yang diperlihatkan oknum pegawai pajak, menurut dia, dapat memicu penurunan kepercayaan masyarakat bagi penyelenggara negara.

Baca juga : Klub Rubicon Jatim Sayangkan Aksi Dandy di Kawasan Bromo

"Kagama Fakultas Filsafat menuntut tanggung jawab moral dan tanggung jawab formal dari lembaga negara yang memiliki otoritas, baik di bidang hukum maupun pajak," kata dia.

Kagama Filsafat, kata dia, juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang jauh dari kewajaran. "Kami menuntut Kementerian Keuangan bekerja sama dengan KPK dan PPATK mengusut semua harta seluruh petugas pajak di Indonesia. Pengusutan ini harus dilakukan secara transparan dan pegawai pajak yang melakukan penyelewengan harus ditindak secara tegas," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika