REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong organisasi Rumah Petani Nelayan Nusantara (RPNN) untuk menggunakan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai dukungan bersama dalam meningkatkan produktivitas.
"Saya berharap RPNN mampu menggunakan KUR sebagai dukungan bersama terhadap jalannya produksi dan usaha tani. Kami tidak ada bantuan karena yang ada hanya gagasan," ujar SYL saat membuka rapat kerja nasional RPNN di komplek Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan (PPMK) Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, (4/3/2023).
SYL mengatakan, Kredit Usaha Rakyat adalah program yang dicanangkan Presiden Jokowi dalam membantu petani mendapatkan akses perkreditan. Program ini menjangkau semua petani dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia. Terutama kalangan petani milenial yang memiliki kemampuan dalam mengunakan teknologi digitalisasi.
"Saya katakan salah satu fasilitas yang diberikan Bapak Presiden itu adalah kredit usaha rakyat. Tentu aksesnya dengan pengawalan yang sangat ketat dan rasanya ini sangat berarti bagi teman-teman petani di seluruh Indonesia," katanya.
Menurut SYL, pertanian adalah sektor yang sangat menjanjikan bagi semua kalangan yang mau berusaha dan bekerja keras. Pertanian juga menjadi sektor yang paling suap terhadap gangguan dan krisis ekonomi. Dengan kata lain, kata SYL, pertanian memastikan rakyat tidak jatuh pada lubang kemiskinan.
"Kalau Bapak urus pertanian dengan baik pasti tidak miskin. Saya kira inilah saatnya kita membela bangsa dan negara. Posisi Kementan dengan RPNN harus menjadi yang dituju rakyat. Percayalah pertanian itu kokoh dan kuat," katanya.
Ketua RPNN, Slamet, mengatakan bahwa organisasinya terdiri dari berbagai kalangan yang memiliki misi sama yaitu mewujudkan petani nelayan sejahtera. Sejauh ini, Slamet mengaku siap mendukung kesuksesan program yang dijalankan pemerintah.
"Pertama kami siap melakukan pemberdayaan dan kedua kami siap bergerak bersama memperbaiki nasib petani agar tidak terpinggirkan. Alhamdulillah kita sudah banyak bergerak di komoditas ubi, jagung, padi dan juga peternakan. Kami siap membela kepentingan petani," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika