REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pos Indonesia siap mendistribusikan bantuan pangan pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Kesiapan tersebut sejalan dengan target angka prevalensi stunting pemerintah di bawah 14 persen pada 2024.
Diketahui, salah satu faktor penyebab stunting adalah kerawanan pangan di masyarakat. Hal itu karena masih adanya angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,57 persen atau 26,36 juta jiwa (BPS, 2022).
Pemberian bantuan akan membantu rakyat miskin yang sulit untuk menjangkau pangan karena keterbatasan ekonomi. Secara nasional, pemerintah menargetkan penurunan daerah rentan rawan pangan dari 14 persen (tahun 2022) menjadi 13 persen (tahun 2023) dan 12 persen (tahun 2024).
Sementara itu, Pos Indonesia berkomitmen mengakselerasi industri logistik di kawasan timur Indonesia, sebagai langkah konkret mendorong pemerataan ekonomi hingga wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Komitmen tersebut dilakukan Pos Indonesia melalui Logistic Day di Bintang Bali Resort, Jalan Kartika Plaza, Kuta, Provinsi Bali, Jumat (10/3/2023). Hadir pada acara tersebut para pemangku kepentingan industri logistik, pelaku usaha, konsumen, dan stakeholder lainnya. Pada acara tersebut juga diberikan apresiasi kepada pelanggan setia Pos Indonesia.
Acara dibuka Direktur Bisnis Kurir & Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana (Ana). Dilanjutkan paparan oleh Direktur Business Development & Portfolio Management PT Pos Indonesia Prasabri Pesti; Direktur Pos Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Gunawan Hutagalung; dan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas RI Amalia Adininggar.
Direktur Bisnis Kurir & Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana, Pos Indonesia berkomitmen mendorong interkoneksi logistik seluruh wilayah Indonesia dari
Sabang sampai Merauke, termasuk kawasan timur Indonesia. Untuk menjangkau seluruh wilayah, Pos Indonesia membagi wilayah kerja menjadi enam daerah atau regional. Pembagian regional tersebut mencakup seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dengan daya dukung 42 Kantor Cabang Utama, 168 Kantor Cabang, dan 4.308 Kantor Cabang Pembantu.
“Daya dukung tersebut untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia hingga daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) sebagai upaya kami mendorong pertumbuhan ekonomi di semua wilayah Indonesia,” ujar Ana dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Sabtu (11/3/2023).
Untuk memperkuat industri logistik di Tanah Air, Pos Indonesia mendukung dan mengembangkan interkoneksi dengan perusahaan kurir dan logistik baik domestik dan internasional. Kerja sama ini sebagai salah satu strategi untuk pemenangan layanan logistik dunia untuk harga yang lebih kompetitif.
“Pos Indonesia selaku penyelenggara bisnis kurir–logistik, juga berkolaborasi dengan BUMN klaster logistik atau dengan perusahaan swasta untuk produk layanan baik di first mile, middle maupun last mile menggunakan digital platform. Ini dalam rangka mempercepat proses pendistribusian logistik para pelaku usaha di Indonesia sebagai upaya mendukung stabilitas ekonomi nasional,” kata dia.
Pos Indonesia berpengalaman melakukan kegiatan kurir dan logistik selama ratusan tahun mulai dari kiriman ritel, kiriman korporasi, penggarapan proyek pemerintah baik distribusi kiriman pemilu, distribusi bansos beras, Set Top Box (STB), Penyaluran BLT, Logistik KPU untuk Pemilu, Bantuan Subsidi Upah dan penugasan pemerintah yang lainnya.
Pos Indonesia memiliki gudang atau storage di 151 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Storage ini dapat dimanfaatkan untuk management fulfillment produk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Kami juga memberikan end-to-end logistic solution. Belum lama ini, kami berhasil mendorong puluhan produk UMKM merambah ekspor ke negara-negara di Timur Tengah. Ini tak lepas dari posisi Pos Indonesia sebagai bagian dari organisasi dunia UPU (United Postal Union) dengan layanan atau service kiriman Pos Internasional ke 228 negara sehingga mampu berkolaborasi dengan semua pihak untuk melakukan distribusi semua kiriman internasional,” beber dia.
Direktur Pos Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Gunawan Hutagalung mengatakan, Pos Indonesia sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa kurir dan logistik mampu menjadi kurir and logistic solutions bagi Kementerian, Lembaga, Departemen, dan Pemerintahan Daerah.
BUMN ini telah mendapat tugas khusus dari pemerintah sebagai Designated Operator (Penyelenggara Pos yang ditunjuk oleh Pemerintah) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor: 1670 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016). “Pos Indonesia mempunyai kapasitas dan pengalaman melakukan interkoneksi distribusi kiriman kurir dan logistik baik domestik maupun internasional,” kata Gunawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika