REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan, kegagalan Silicon Valley Bank (SVB) Financial Group tentunya memiliki dampak sistemik. Diperkirakan, setelah kejatuhan SVB akan diikuti bank-bank lain yang memiliki hubungan erat dengan SVB.
Kegagalan dramatis bank induk SVB di AS yang berfokus pada perusahaan rintisan teknologi itu merupakan yang terbesar sejak krisis keuangan 2008. Setelah SVB bangkrut, para pelaku pasar mewaspadai tanda-tanda penularan di sektor keuangan. Bank yang berfokus pada perusahaan startup ini mengungkapkan rencana untuk menghentikan operasi dan melikuidasi secara sukarela.
"Melihat ukuran SVB yang besar, menjadi tempat simpanan dana skala besar sekaligus menjadi pemberi kredit utama ke startup, menurut saya sangat mungkin krisis SVB ini akan menyebar menjadi krisis keuangan global," kata Yusuf kepada Republika, Senin (14/3/2023).
Ia menuturkan, kebangkrutan SVB ini mengingatkan pada krisis keuangan global 2008, di mana saat itu kejatuhan Lehman Brothers, bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat (AS) akibat krisis subprime mortgage telah menyebabkan krisis keuangan menjalar dengan cepat ke seluruh dunia.
Diketahui, saham SVB sudah dihentikan pada Jumat lalu. Sedangkan, saham bank menengah AS lainnya semakin rugi besar akhir-akhir ini. Indeks bank regional S&P 500 turun 4,3 persen, membawa kerugiannya pekan ini menjadi 18 persen atau terburuk sejak 2009. Lalu berbagai bank AS telah kehilangan 100 miliar dolar AS lebih nilai pasar saham dalam dua hari. Sementara beberapa bank Eropa kehilangan sekitar 50 miliar dolar AS.
Krisis SVB terjadi ketika Federal Reserve AS (The Fed), terkunci dalam pertempuran melawan inflasi, menaikkan suku bunga, dan mengakhiri era uang murah. Di sisi lain, kekhawatiran investor tentang kenaikan suku bunga yang agresif dalam pertemuan Fed berikutnya pada akhir bulan ini mereda pada Jumat berkat tanda-tanda penurunan pertumbuhan upah dalam laporan pekerjaan Februari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika