REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Adib mengatakan, perlu penanganan khusus untuk mencegah berkembangnya konflik berdimensi agama. Ia mengajak masyarakat dari stakeholder terkait untuk menyusun format yang tepat dalam mengelola potensi konflik. 

Hal itu disampaikan Adib saat membuka FGD (Forum Group Discussion) Penyusunan Format Tindak Lanjut Penanganan Konflik Paham Keagamaan yang digelar Bogor, Senin (13/3/2023). "Kita tahu, konflik berdimensi keagamaan ini jika tidak ditangani dengan baik, eskalasinya akan luar biasa. Jika konflik sudah berbau agama, recovery-nya  membutuhkan waktu yang sangat panjang dan memakan korban yang banyak," katanya, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3/2023).

Adib berharap, FGD tersebut menghasilkan rumusan strategis terutama menghadapi tahun politik. "Hadirnya masyarakat atau stakeholder dalam penanganan konflik berdimensi keagamaan ini (diharapkan) bisa melahirkan format yang tepat dalam penanganan dan pencegahan konflik," ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Dedi Slamet Riyadi menambahkan, untuk menghadapi konflik sosial berdimensi agama, tiap daerah harus memiliki mekanisme pertahanan diri dan kerja sama dengan stakeholder terkait, seperti Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Pemerintahan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan tokoh masyarakat.

“Tiap daerah baik di kecamatan atau kabupaten memiliki mekanisme pertahanan diri yang kuat untuk menghadapi konflik sosial jika ada kerja sama,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika