REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah Cina mengatakan, kerja sama pembangunan kapal selam bertenaga nuklir oleh negara anggota AUKUS, yakni Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) tidak boleh dilanjutkan sebelum adanya konsensus dari negara anggota Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Hal itu karena dalam prosesnya, ada pentransferan sejumlah besar uranium dari negara senjata nuklir ke negara non-senjata nuklir.
“Kerja sama kapal selam nuklir antara AS, Inggris, dan Australia melibatkan transfer sejumlah besar uranium yang sangat diperkaya tingkat senjata dari negara senjata nuklir ke negara non-senjata nuklir, yang menimbulkan risiko proliferasi nuklir yang serius serta melanggar tujuan dan objek perjanjian NPT (Non-Proliferation Treaty),” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Cina Wang Wenbin dalam pengarahan pers, Selasa (14/3/2023), dikutip laman resmi Kemlu Cina.
Wang mengetahui bahwa AS, Australia, dan Inggris sudah menyampaikan bahwa mereka berkomitmen untuk menetapkan standar non-proliferasi nuklir tertinggi. Namun dia menganggap hal itu hanya retorika untuk menipu dunia, “Intinya, ini adalah langkah untuk memaksa Sekretariat IAEA membuat pengaturan pengecualian perlindungan, yang akan secara serius merusak otoritas IAEA. Cina dengan tegas menentang hal ini,” ujarnya.
Dia menekankan, kerja sama kapal selam bertenaga nuklir bergantung pada integritas dan otoritas NPT. Menurut Wang, isu-isu safeguards terkait AUKUS menyangkut kepentingan semua negara anggota IAEA dan harus dibahas serta diputuskan bersama oleh seluruh anggota lewat proses antar-pemerintah yang transparan, terbuka, dan inklusif.
“Menunggu konsensus yang dicapai oleh semua negara anggota IAEA, (maka) AS, Inggris, dan Australia tidak boleh melanjutkan kerja sama yang relevan, dan Sekretariat IAEA tidak boleh terlibat dengan ketiga negara tersebut dalam pengaturan pengamanan untuk kerja sama kapal selam nuklir mereka,” kata Wang.
Wang mengingatkan bahwa Asia-Pasifik adalah kawasan paling dinamis dan cepat berkembang di dunia. “Cina mendesak ketiga negara (AS, Australia, Inggris) untuk mengindahkan seruan komunitas internasional dan negara-negara kawasan, membuang mentalitas Perang Dingin yang sudah kuno dan pola pikir geopolitik yang sempit, dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban internasional mereka serta menahan diri dari melakukan apa pun yang merusak perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia,” ucapnya.
Para pemimpin negara anggota AUKUS, yakni Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan Presiden AS Joe Biden mengadakan pertemuan di San Diego, California, Senin (13/3/2023). Pada kesempatan itu, Albanese mengumumkan bahwa negaranya akan membeli kapal selam nuklir buatan AS. “(Ini) merupakan investasi tunggal terbesar dalam kapabilitas pertahanan Australia dalam sejarah kami,” ujar Albanese.
Selain perihal pembelian, Albanese mengungkapkan bahwa Australia, Inggris, dan AS juga sepakat membangun kapal bertenaga nuklir model baru dengan teknologi dari AS dan Inggris. Sementara itu, Joe Biden menekankan bahwa kapal selam bertenaga nuklir tidak memiliki senjata nuklir. “Kapal-kapal ini tidak memiliki senjata nuklir apa pun,” ucapnya dalam konferensi pers bersama Albanese dan Rishi Sunak di Naval Base Point Loma di San Diego.
Biden mengatakan, selama puluhan tahun, AS selalu menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Dia menilai, aliansi kapal selam bertenaga nuklir AUKUS bakal memperkuat prospek perdamaian selama puluhan tahun mendatang.
Menurut Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, Australia akan membeli tiga kapal selam bertenaga nuklir dalam periode hingga 2030. Jika dibutuhkan, jumlahnya bakal bertambah menjadi lima kapal. Australia bakal menjadi negara kedua setelah Inggris yang memperoleh akses langsung ke rahasia nuklir Angkatan Laut AS.
Pada September 2021, AS, Inggris, dan Australia mengumumkan pembentukan AUKUS. Aliansi pertahanan itu dipandang sebagai upaya ketiga negara untuk menandingi Cina di Pasifik. Kemunculan AUKUS sempat dikritik beberapa negara Asia Tenggara karena dikhawatirkan akan memicu ketegangan baru di kawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika