REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto secara gamblang mengaku kecewa dengan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sepanjang 2022. Sebab, menurut dia, banyak program kerja yang belum maksimal, serta capaian kinerja pemerintah yang masih jauh dari harapan.

Tidak tanggung-tanggung, Rudy juga tak segan untuk memberikan nilai nol untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor selama 2022. “Kalau ditanya nilai nol sampai 10, saya beri nilai nol untuk kebersamaan Pemkab Bogor. Apa yang mau kami nilai kalau kinerjanya seperti ini?” ujarnya, Rabu (29/3/2023).

Rudy menyebutkan, setidaknya ada tiga contoh kasus yang menggambarkan buruknya kinerja Pemkab Bogor pada tahun lalu. Pertama, Rudy menyoroti banyaknya jabatan strategis dan jabatan kepala dinas di Kabupaten Bogor yang dibiarkan kosong begitu saja, padahal kekosongan itu sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan roda pemerintahan.

“Kedua, Pemkab Bogor juga belum menyiapkan pengganti untuk para pejabat eselon 2 dan eselon 3 yang akan pensiun di 2023 ini,” kata Rudy.

Selain itu, Rudy juga memberi atensi terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) yang tak kunjung cair sejak awal 2023. Belum cairnya ADD ini berimbas pada para perangkat desa di 416 desa se-Kabupaten Bogor, belum menerima upah sejak Januari hingga Maret 2023.

“Kalau Pemkab Bogor mau urus administrasinya sedari awal, gaji perangkat desa dan kades tidak akan tertahan seperti ini. Kasihan mereka tiga bulan belum terima gaji, mana bulan puasa dan mau lebaran,” ujar Rudy.

Tak hanya itu, politikus Partai Gerindra itu juga menyoroti buruknya komunikasi dan koordinasi Pemkab Bogor dengan DPRD Kabupaten Bogor selaku legislatif. Padahal, status antara Pemkab Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor merupakan mitra kerja.

“Seharusnya eksekutif dan legislatif berjalan beriringan demi memajukan Kabupaten Bogor, bukan malah sebaliknya,” ucapnya.