REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh segera membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Kiai Ma'ruf mengatakan, untuk mempercepat laju ekonomi dan keuangan syariah nasional dibutuhkan political will yang kuat dari Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Untuk itu, keberadaan KDEKS di Aceh akan semakin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah bumi Serambi Mekkah tersebut.
"Saya menaruh harapan, KDEKS Provinsi Aceh juga segera terbentuk dengan kekhasannya," kata Kiai Ma'ruf saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh, Kamis (30/3/2023).
Saat ini kata Kiai Ma'ruf, tengah dilakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020, guna mengakomodasi penambahan keanggotaan, pembentukan KDEKS serta penguatan tugas dan fungsi. Keberadaan KDEKS ini untuk menambah penguatan ekonomi syariah selain dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
"Melalui KNEKS dan KDEKS, kita berharap terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, sehingga cita-cita Indonesia sebagai Pusat Industri Halal tahun 2024 dapat diwujudkan," ujarnya.
Kiai Ma'ruf mengatakan, sejauh ini sudah ada 12 KDEKS terbentuk yaitu di Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Lampung, dan Kalimantan Selatan. Dia berharap selain 12 wilayah ini, segera menyusul beberapa provinsi lainnya di tahun ini. Dia menilai keberadaan KDEKS menjadi faktor pendukung untuk percepatan laju ekonomi dan keuangan syariah di daerah yang nantinya juga berpengaruh pada tingkat nasional.
Berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 dalam ekonomi syariah. Sedangkan kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional saat ini baru 25,44 persen sementara di sektor perbankan pangsa perbankan syariah masih sekitar 7 persen.
Selain itu, Ma'ruf juga mengingatkan cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada 2024. Populasi muslim dunia yang mencapai 1,9 miliar orang pada tahun 2021 yang diikuti belanja produk halal sekitar 2 triliun dolar AS dan akan terus tumbuh mencapai 2,4 triliun dolar AS tahun 2024 harus dilihat sebagai peluang untuk Indonesia.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen produk halal yang saat ini pengeluaran mencapai 184 miliar dolar AS tahun 2020 atau 11,34 persen dari pengeluaran global.
Dia menyampaikan seiring pertumbuhan ekonomi, pengeluaran ini diperkirakan akan mencapai 281,6 miliar dolar AS pada 2025. Menurutnya, besarnya potensi ekonomi ditambah populasi muslim terbesar di dunia selayaknya menjadi pemacu agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar bagi produk halal.
"Bangsa Indonesia harus mampu menjadi pemain utama sebagai produsen dan layanan halal terkemuka di dunia. Bahkan ke depan, kita ingin Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," ujar Ketua Harian KNEKS tersebut.
Karena itu, dia meminta dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha, perbankan, media, masyarakat dan dunia pendidikan atau perguruan tinggi untuk meningkatkan ekonomi syariah ini. Sebab, dia mengakui jalan panjang untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah.
Untuk itu, dia berharap UIN Ar-Raniry mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan mengisi pembangunan berbagai bidang, utamanya terkait ekonomi dan keuangan syariah.
"UIN Ar-Raniry agar terus mendorong para dosen dan mahasiswanya untuk mengkaji dan meneliti berbagai aspek ekonomi dan keuangan syariah. Begitu pula, saya minta UIN Ar-Raniry dapat menjalin kerja sama dengan universitas lain, untuk pengembangan ekonomi keuangan syariah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika