Berbeda dengan Hendri Satrio, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai kerja sama antarpartai politik untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sangatlah dinamis. Bahkan, ia menilai bahwa pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sekadar 'tes ombak'.
"Partai-partai dengan membentuk KIB dan KKIR masih dan dinamis, hal karena terkait dengan sosok capres dan pragmatisme partai-partai. Mereka sebenarnya dalam gercep (gerak cepat) membentuk koalisi tadi hanya tes ombak aja," ujar Romli saat dihubungi, Senin.
Ia menilai, elite-elite partai politik, khususnya yang berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hanya ingin Pilpres 2024 diikuti oleh dua pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres). Adapun slot pertama sudah diisi oleh Anies Rasyid Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Perbaikan.
Hal tersebutlah yang mendasari wacana koalisi besar antara Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Kelima partai itu dinilai hanya ingin mengamankan kekuasaannya di pemerintahan selanjutnya.
"Dengan lima partai tersebut akan membangun koalisi besar, bisa jadi nanti hanya dua pasang capres. Tampaknya para elite partai tidak mau memanfaatkan coattail effect dari pemilu serentak, mereka lebih tergiur dengan kemenangan dan kekuasaan yang nanti mereka dapat," ujar Romli.
"Akhirnya rakyat di-fait accompli (keadaan yang dihadapi), tidak beri pilihan terhadap banyak kandidat," sambungnya.
Padahal, pada awalnya ia memuji langkah Partai Golkar, PAN, dan PPP yang sedari awal membentuk KIB. Hal senada diikuti oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya oleh Partai Gerindra dan PKB.
Jika dua koalisi tersebut terus terjalin dan komitmen hingga Pilpres 2024, kontestasi nasional akan diikuti oleh tiga poros. Tinggal menunggu sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan membuat poros baru atau bergabung dengan koalisi yang sudah ada.
"(Jika ada tiga poros koalisi) Polarisasi yang terjadi seperti dalam pilpres sebelumnya akan berkurang, bahkan mungkin tidak akan muncul lagi. Karena dalam setiap koalisi memadukan unsur Islam dan nasionalis. Selain itu rakyat juga memiliki pilihan-pilihan alternatif karena banyak calon yang maju," ujar Romli.
Lili pun berharap PDIP menolak terbentuknya koalisi besar, mengingat mereka tak hadir dalam acara silaturahim nasional yang digelar PAN dan dihadiri Presiden Jokowi. Tujuannya, agar terbentuknya lebih dari dua poros koalisi pada Pilpres 2024.
"Saya harap PDIP menolaknya, kalau tidak menolak dan setuju atas koalisi besar, maka pernyataan yang muncul selama ini bahwa negara ini diatur oleh oligarki menjadi menjadi kenyataan," ujat Romli saat dihubungi, Senin (3/4/2023).
Merespons wacana koalisi besar, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan, bahwa partainya diundang dalam acara silaturahim yang digelar PAN dan dihadiri Presiden Jokowi. Said menjelaskan, ketidakhadiran PDIP dikarenakan Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani tengah berada di luar negeri.
"Tidak ada yang meninggalkan PDIP, karena faktanya PDIP diundang kok. Jadi jangan lah, bahasa-bahasa, kami itu selalu memandang itu dengan kacamata positif, pertemuannya positif," ujar Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Ia sendiri menilai baik wacana pembentukan koalisi besar yang digaungkan elite Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PPP. Menurutnya, koalisi besar tentu akan meringankan beban dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Semakin baik dan semakin ringan beban kalau dipikul bersama, karena tantangannya ke depan juga tidak semakin ringan. Kan setiap periode, setiap pemimpin punya tantangan yang berbeda, bahwa akan melanjutkan," ujar Said.
Partai berlambang kepala banteng itu disebutnya pasti akan melakukan kerja sama dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilpres 2024. Apalagi jika partai politik tersebut merupakan bagian koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"PDIP sejak awal memang akan bergotong royong bersama-sama dengan kekuatan lain untuk bekerja sama. Baik dengan Golkar, baik dengan PPP, maupun PAN, maupun Gerindra, dan PKB, dengan Partai Amanat Nasional, semua partai," ujar Said.
Said pun mengklarifikasi ketidakhadiran perwakilan PDIP dalam forum silaturahim yang digelar PAN dan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Jelasnya, Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani tengah berada di luar negeri.
"Kalau wacana koalisi besar ke permukaan ya baru hari ini, tapi di pikiran semua elite memang penting membuat sebuah koalisi untuk bersama-sama mengawal bangsa ini ke depan," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
