REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Mahkamah Agung AS pada Kamis (13/4/2023) menolak untuk menghentikan penyelesaian hukum yang akan menghapus utang senilai lebih dari 6 miliar dolar AS oleh mantan mahasiswa perguruan tinggi. Banyak dari perguruan tinggi itu adalah lembaga nirlaba.
Para hakim menolak permintaan dari tiga perguruan tinggi yang menuntut penyelesaian antara Departemen Pendidikan AS dan peminjam, dengan klaim pelanggaran substansial. Tiga perguruan tinggi yang diidentifikasi dalam penyelesaian yaitu Lincoln Educational Services Corp, American National University, dan organisasi nirlaba Everglades College Inc. Sekitar 3.500 peminjam yang berhak atas pelunasan pinjaman otomatis mengikuti penyelesaian di salah satu dari tiga perguruan tinggi tersebut.
Keputusan itu terpisah dari kasus yang tertunda di pengadilan tinggi atas legalitas rencana Presiden Joe Biden untuk membatalkan utang mahasiswa senilai 430 miliar dolar AS untuk sekitar 40 juta peminjam. Putusan dalam kasus itu diharapkan pada akhir Juni.
Sengketa terbaru berasal dari penyelesaian class action di mana Departemen Pendidikan secara otomatis akan membatalkan utang kepada hampir 200.000 peminjam yang menempuh pendidikan di 151 perguruan tinggi. Direktur Litigasi di Project on Predatory Student Lending, Eileen Connor, mengatakan, sejumlah perguruan tinggi telah dituduh meningkatkan pendaftaran melalui taktik penjualan yang agresif, serta misrepresentasi tentang kualitas penawaran akademik mereka, termasuk prospek karier lulusan dan peluang jaringan.
"Tindakan cepat dan tegas hari ini dari pengadilan tertinggi harus mengakhiri setiap perdebatan yang sedang berlangsung tentang keabsahan penyelesaian ini. Pesannya jelas, hak-hak peminjam mahasiswa tidak akan goyah, bahkan dalam menghadapi pendanaan yang baik, serangan politik berlebihan yang menyamar sebagai argumen hukum," kata Connor kepada Reuters.
Ketiga perguruan tinggi tersebut berargumen bahwa mereka telah mengalami kerusakan reputasi. Mereka juga berargumen bahwa pemerintahan Biden tidak memiliki kewenangan hukum untuk membatalkan utang tersebut.
Penyelesaian tersebut muncul dari upaya hukum oleh peminjam pada 2019. Hal ini memaksa Menteri Pendidikan saat itu Betsy DeVos, yang bertugas di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, untuk melanjutkan keputusan Departemen Pendidikan atas klaim pelanggaran mereka terhadap sekolah. Setelah tiga tahun litigasi dan perubahan administrasi kepresidenan, para pihak mencapai penyelesaian pada Juni 2022.
Hakim Distrik AS yang berbasis di Kalifornia, William Alsup menyetujui penyelesaian tahun lalu. Pada Februari, dia menolak keberatan yang diajukan oleh ketiga perguruan tinggi tersebut. Pengadilan Banding Sirkuit AS ke-9 yang berbasis di San Francisco pada Maret menolak tawaran oleh tiga perguruan tinggi untuk memblokir penyelesaian agar tidak berlaku, sementara banding mereka berlanjut.
Dua puluh negara bagian AS yang berhaluan konservatif, telah meminta Mahkamah Agung untuk mengabulkan permintaan perguruan tinggi tersebut. Terutama untuk menghentikan pencairan pinjaman lebih lanjut berdasarkan penyelesaian. Dalam pengajuan pengadilan, administrasi Biden mengatakan kepada hakim, sekitar 78.000 peminjam telah menerima pencairan pinjaman pada 11 April.
Ikuti Whatsapp Channel Republika