REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Realisasi belanja APBD Provinsi Lampung tahun 2022 menempati posisi ketiga dibandingkan rata-rata provinsi di Indonesia. APBD Lampung 2022 sebesar Rp 6,752 triliun terserap 95,01 persen, jauh di atas rata-rata provinsi yang hanya 87,07 persen.

Meski serapan belanja APBD juara tiga nasional, seperti dikutip laman lampungprov.go.id, Ahad (16/4/2023), namun kenapa infrastruktur jalan masih banyak yang rusak seperti disampaikan Tiktoker Bima Yudho Saputro (@awbimaxreborn) yakni pembangunan Lampung tidak maju-maju. Seharusnya, serapan anggaran yang tinggi, membuat belanja operasional dan belanja modal terpenuhi. Ada apa dengan belanja infrastruktur di Lampung?

Secara umum kinerja APBN dan APBD di Lampung, seperti dikutip dari laman djpb.kemenkeu.go.id, sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini tentu menjadi modal utama dalam menjalani tahun 2023 yang penuh kewaspadaan.

"Kinerja anggaran 2022 sudah on track. Ini menjadi modal bagi seluruh stakeholders dalam menghadapi tahun 2023 yang diprediksi akan banyak tantangan," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung M Dody Fachrudin dalam laman tersebut.

Dody mengatakan, perlu meningkatkan sinergi dan kerjasama sehingga pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan cermat, tepat, dan berdampak mengerek perekonomian lokal.

Data yang diolah Republika.co.id dari berbagai sumber, Selasa (18/4/2023), berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pergub nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD tahun 2022 tertanggal 13 April 2022.

Dalam pergub yang ditandatangani Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, realisasi belanja Provinsi Lampung pada tahun 2022 mencapai Rp 7 triliun. Terdiri dari belanja operasional Rp 4,2 triliun dan belanja modal Rp 1,46 triliun.

Data yang diperoleh, belanja operasional Rp 4,2 triliun tersebut terserap untuk belanja pegawai Rp 2 triliun, belanja barang dan jasa  Rp 1,66 triliun, belanja bunga sebesar Rp 25,49 miliar, belanja hibah Rp 504,45 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp 9,42 miliar.

Sedangkan belanja modal Rp 1,46 triliun terserap untuk belanja modal tanah Rp 70 juta, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 180,29 miliar, belanja modal gedung dan bangunan Rp 282,33 miliar, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp 975,47 miliar, belanja modal aset tetap lainnya Rp 26,93 miliar, dan belanja modal aset lainnya sebesar Rp 3,2 miliar.

Dari total realisasi belanja APBD Lampung tahun 2022 tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 453,61 miliar. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengakui infrastruktur jalan di Lampung masih bermasalah karena terkendala anggaran yang kurang.

"Jadi Lampung ini punya kemampuan Rp 7,3 triliun ini dibagi ke berbagai sektor, dan untuk pembangunan infrastruktur mendapatkan Rp 900 miliar," kata Arinal Djunaidi di Bandar Lampung, Senin (17/4/2023).

Dengan anggaran minimal tersebut, ia mengatakan perbaikan infrastruktur jalan terus dilakukan, dan tetap diutamakan. "Meski terbatas anggaran, namun perbaikan akan terus dilakukan. Akan tetapi jalan harus tahan lama dan berkualitas," kata Arinal, mantan Sekdaprov Lampung.

Untuk itu, ia berharap kualitas jalan diutamakan, untuk menghindari jalan yang diperbaiki cepat rusak, bila perlu tahan 15-20 tahun. “Jangan sampai ada kejadian baru tiga tahun dibangun sudah rusak," katanya.

Pemprov Lampung mengklaim kondisi kemantapan jalan tersebar di kabupaten/kota sudah mencapai 76,85 persen dari total panjang jalan 1.693,273 km. Pada akhir tahun 2022, tercatat masih tersisa kondisi jalan rusak hampir 24 persen lagi.

Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia mengatakan, era kepemimpinannya dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (2019-2023) masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, tidak saja masalah infrastruktur khususnya jalan. Masalah infrastruktur jalan, memang menjadi perhatian karena selama ini terkendala pandemi Covid-19.

“Sampai dengan tahun ini 76,8 persen kondisi jalan sudah bagus. Sisanya hampir 24 persen masih rusak, rusak, rusak parah, rusak," kata Chusnunia, Ahad (17/4/2023).

Ia mengakui, terjadi persoalan dalam peningkatan pembangunan infrastruktur jalan pada dua tahun terakhir. Hal tersebut dikarenakan Covid-19 melanda yang menyebabkan pagu anggaran yang telah disediakan tersedot pada sektor kesehatan mencapai 50 persen.

Padahal, ungkap Chusnunia, pagu anggaran untuk peningkatan jalan sudah dialokasikan cukup tinggi dengan nilai lebih dari Rp 1 triliun. Namun demi untuk keselamatan nyawa manusia pada masa pandemi Covid-19, pagu anggaran tahun 2020 tersebut terdampak dan terjadi refocusing lebih dari 50 persen atau Rp 500 miliar.

“Anggaran saat itu memang terserap besar untuk penanganan Covid-19, tinggal separuhnya,” kata Chusnunia yang pernah menjabat bupati Lampung Timur dan anggota DPR-RI.

Sedangkan tahun anggaran 2021, kondisi pandemi Covid-19 terjadi varian baru, sehingga pagu anggaran menjadi berkurang lagi hanya Rp 400 miliar. Kondisi mulai normal pada tahun 2022, anggaran untuk infrastruktur jalan naik lagi menjadi Rp 750 miliar, dan pada APBD Perubahan akan menjadi Rp 1 triliun lebih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika