REPUBLIKA.CO.ID, MEXICO CITY -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bertemu dengan Presiden Nikaragua Daniel Ortega pada Rabu (19/4/2023). Keduanya saling bertukar pikiran mengenai perkembangan sanksi-sanksi Amerika Serikat (AS).

Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru pada Rabu terhadap tiga hakim Nikaragua yang mencabut kewarganegaraan 222 orang di pengasingan. Ortega mengatakan kepada Lavrov, pemerintahnya tidak khawatir.

"Kami sudah memiliki ratusan pejabat yang dikenai sanksi... hal ini tidak membuat mereka khawatir atau takut lagi," kata Ortega.

Lavrov menanggapi orang-orang yang terkena sanksi di Rusia menganggapnya sebagai pengakuan atas keefektifan mereka dalam membela kepentingan Rusia. Pernyataan Lavrov diterjemahkan dari bahasa Rusia ke bahasa Spanyol oleh penerjemah yang disediakan pemerintah.

Keduanya tampaknya tidak membahas invasi Rusia ke Ukraina. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Ortega pada dasarnya telah menangkap semua lawan politik dalam negeri serta para pendeta dan uskup.

Pada 9 Februari, pemerintah Ortega membebaskan 222 tokoh oposisi dari penjara dan mendeportasi mereka, dengan mengatakan bahwa kewarganegaraan Nikaragua mereka akan dicabut dan harta benda mereka akan disita. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa hal itu merupakan contoh pengusiran, sebuah pelanggaran terhadap norma-norma internasional.

Lavrov memulai lawatannya ke Amerika Latin pada Senin dengan singgah di Brasil, di mana pemerintahan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva berusaha secara simultan mengembangkan hubungan dengan Cina, Eropa dan AS sambil tetap membuka pintu bagi Rusia. Selama kunjungan ke Dubai, Lula mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina berbagi tanggung jawab atas perang tersebut.

Lavrov bertemu pada hari Selasa dengan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, dan diperkirakan akan mengunjungi Kuba pada hari Kamis.