Selasa 25 Apr 2023 06:41 WIB

Tak Hanya AP Hasanudin, Saleh Daulay: Thomas Djamaluddin Perlu Disanksi

Menurut Saleh, unggahan Thomas memicu perdebatan masyarakat.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ahmad Fikri Noor
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay. Saleh Partaonan Daulay menilai perlu ada sanksi untuk Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin.
Foto: Dok DPR RI
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay. Saleh Partaonan Daulay menilai perlu ada sanksi untuk Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu ada sanksi untuk Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin. Menurut Saleh, unggahan salah satu tim unifikasi Kalender Kementerian Agama itu yang kemudian memicu perdebatan masyarakat soal beda lebaran Muhammadiyah, termasuk komentar provokasi dari Andi Pangerang Hasanuddin.

"Dalam konteks pernyataan AP Hasanuddin yang akan menghalalkan darah warga Muhammadiyah, Thomas juga terlibat. Bahkan dalam permohonan maafnya, AP Hasanuddin jelas menyatakan dia justru tersulut emosi karena perdebatan di kalangan netizen yang melibatkan Thomas. Dia membuat pernyataan tersebut sebagai bagian dari dukungannya pada Thomas," ujar Saleh dalam keterangan yang diterima, Senin (24/4/2023).

Saleh menilai, sebagai ilmuwan, Thomas tidak bijak karena diketahui sangat keras membela metode rukyah dan mengecam metode hisab. Bahkan, ujarnya, pada titik tertentu, Thomas menggiring pada perdebatan yang menjurus pada perpecahan. Di tingkat akar rumput, hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan.

Apalagi, kata Saleh, sebagai ilmuwan BRIN yang merupakan lembaga negara dan pembiayaannya dari APBN yang bersumber dari dana masyarakat. Karena itu, seluruh program dan kegiatannya harus dipergunakan bagi kepentingan seluruh masyarakat, tidak boleh dibeda-bedakan.

"Kalau ada oknum yang memakai BRIN untuk kepentingan sesaat kelompok tertentu, itu adalah kesalahan. Etika ASN sebagai pelayanan masyarakat dilanggar. Harus diluruskan," ujar Saleh.

Saleh mengatakan, sebelum keberadaan Thomas sebagai tim isbat Kemenag, tidak ada perdebatan tersebut. Kalaupun ada, lanjut Saleh tidak sampai saling menyalahkan dan mendiskreditkan.

"Dalam kaitan ini, Thomas Djamaluddin semestinya diberi sanksi. Paling tidak, dia jangan diberi tugas lagi dalam hal penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Dipindah saja. Masih banyak orang lain yang bisa. Mungkin lebih hebat dari dia," kata mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.

Komentar peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin terkait ancaman terhadap warga Muhammadiyah viral. Setelah itu, beredar surat pernyataan dari oknum peneliti BRIN tersebut.

 

Dalam surat pernyataan yang beredar, Andi Pangerang Hasanuddin mengakui soal komentar terkait warga Muhammadiyah dari akun media sosial Facebook pribadinya. Komentar itu disampaikan di akun media sosial Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin.

"Saya berkomentar demikian dilandasi dari rasa emosi dan ketidakbijaksanaan saya saat melihat akun tersebut diserang oleh sebagian warga Muhammadiyah,” kata Andi Pangerang Hasanuddin, dalam surat yang beredar, dikutip Senin (24/4/2023).

Atas pernyataannya itu, oknum peneliti BRIN tersebut menyampaikan permintaan maaf. “Saya bersedia diproses lebih lanjut jika diperlukan dan saya minta maaf sebesar-besarnya,” katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement