REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Joe Biden untuk sementara waktu akan mengirimkan 1.500 tentara tambahan untuk membantu mengamankan perbatasan AS-Meksiko, kata Pentagon pada Selasa (3/5/2023). Pengiriman tentara tambahan ke perbatasan ini sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan peningkatan imigrasi ilegal ketika pembatasan perbatasan akibat pandemi Covid-19 dicabut akhir bulan ini.
Pengerahan pasukan aktif selama 90 hari ini akan melengkapi pekerjaan Patroli Perbatasan AS. Namun mereka tidak melakukan tugas penegakan hukum, kata juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder dalam sebuah pernyataan.
"Mereka akan melakukan pemantauan berbasis darat, entri data, dan dukungan gudang untuk membebaskan agen perbatasan dan mengisi kesenjangan kemampuan yang kritis," kata Ryder.
Pasukan ini akan menjadi tambahan bagi pengerahan sekitar 2.500 pasukan Garda Nasional yang sedang berlangsung. Pembatasan yang disebut dengan Title 42, yang akan berakhir pada tanggal 11 Mei, memungkinkan pihak berwenang AS, mampu dengan cepat mengusir para migran non-Meksiko ke Meksiko tanpa kesempatan untuk mencari suaka.
Biden, seorang Demokrat yang mencalonkan diri kembali pada tahun 2024, telah bergulat dengan rekor jumlah migran yang tertangkap secara ilegal melintasi perbatasan AS-Meksiko sejak ia menjabat pada tahun 2021.
Partai Republik mengkritik Biden karena membatalkan kebijakan garis keras dari mantan Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, yang merupakan calon terdepan untuk nominasi partainya. Beberapa anggota Partai Demokrat dan aktivis imigrasi juga mengecam Biden karena secara bertahap memperketat pendekatannya terhadap keamanan perbatasan.
Senator Bob Menendez, seorang Demokrat dan ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan bahwa keputusan Biden untuk mengirim pasukan tidak dapat diterima. "Mencoba mencetak poin politik atau mengintimidasi imigran dengan mengirimkan militer ke perbatasan sama saja dengan serangan xenofobia Partai Republik terhadap sistem suaka kami," kata Menendez dalam sebuah pernyataan.
1.500 tentara tersebut dapat tiba di perbatasan AS-Meksiko pada tanggal 10 Mei, kata Ryder dalam sebuah pengarahan. "Pentagon sedang mencari cara untuk mengganti personel yang bertugas aktif dengan personel dari pasukan cadangan," katanya.
Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador, ketika ditanya mengenai pengerahan pasukan tersebut dalam sebuah konferensi pers, mengatakan bahwa AS adalah negara yang berdaulat dan Meksiko menghormati keputusannya.
Pasukan militer AS telah digunakan untuk membantu mengamankan perbatasan selama masa pemerintahan presiden sebelumnya, termasuk George W Bush dari Partai Republik, Barack Obama dari Partai Demokrat, dan Trump, yang mengerahkan ribuan tentara aktif dan Garda Nasional.
Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyebut pengerahan semacam itu sebagai 'praktik yang umum'.
Para pemimpin Pentagon telah lama merasa frustrasi dengan pengerahan militer ke perbatasan, dan secara pribadi berargumen bahwa tugas-tugas biasa lebih cocok untuk lembaga penegak hukum dan dapat memengaruhi kesiapan militer. Para pendukung imigrasi telah mengkritik upaya-upaya sebelumnya untuk mengirim pasukan ke perbatasan.
"Orang-orang yang mencari suaka harus dipertemukan dengan para profesional kemanusiaan, sukarelawan yang ramah, dan para profesional medis dan kesehatan mental. Bukan tentara," cuit Bilal Askaryar, manajer kampanye sementara Kampanye #WelcomeWithDignity.
Ikuti Whatsapp Channel Republika