REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) meminta para pelaku wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), kompak menjaga iklim pariwisata yang nyaman dan kondusif bagi wisatawan, delegasi, dan tamu negara yang akan hadir dalam KTT ke-42 ASEAN 2023.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Helson Siagiaan mengatakan, salah satu upaya untuk menjaga kondusifitas iklim pariwisata di Labuan Bajo, dengan menunda terlebih dulu kebijakan yang memunculkan kontroversi. Ia mencontohkan penetapan tarif masuk Taman Nasional (TN) Komodo.

“Beberapa hari lagi Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah ASEAN Summit dan semua aspek sudah dipersiapkan dengan matang. Untuk itu, KSP merekomendasikan kebijakan yang memunculkan kontroversial, seperti penetapan tarif masuk TN Komodo ditunda dulu,” kata Helson dalam rapat koordinasi bersama pelaku wisata Labuan Bajo, dikutip dari siaran pers KSP pada Sabtu (6/5/2023).

Menurut Helson, penetapan tarif jasa wisata di kawasan TN Komodo harus didasarkan pada asas keterbukaan, kehati-hatian, dan pelibatan segenap pelaku wisata. Selain itu, Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) perlu menetapkan standar pelayanan jasa wisata untuk membedakan servis reguler dengan premium. Sehingga wisatawan tidak ragu jika harus membayar lebih untuk pengalaman berwisata yang lebih nyaman.

"Penetapan tarif jasa wisata di kawasan Pulau Komodo dan Pulau Padar harus melalui persetujuan BTNK. Selain itu, tahapan sosialisasi harus dijalankan dengan baik," ujarnya.

Helson juga berpesan agar pelaku wisata di Labuan Bajo menjaga semangat Presiden Joko Widodo untuk menjadikan sektor pariwisata Indonesia lebih tangguh dan lebih menyejahterakan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika