REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengkritik bantuan subsidi untuk mobil listrik mendapat respons langsung dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Meski tidak menyebut nama, Luhut, meminta pihak yang mengkritik subsidi listrik untuk menghadapnya langsung kepadanya.
Pengamat politik dari BRIN, Siti Zuhro, menilai, kritik Anies Baswedan terhadap subsidi mobil listrik, harus dimaknai sebagai suatu hal yang positif. Karena hal itu bagian dari kompetisi dan kontestasi calon dalam pilpres.
Kedua, kata ia, kritik itu juga sebagai koreksi atas kebijakan pemerintahan yang ada. "Jadi wajar untuk mencalonkan diri masing-masing calon itu menunjukkan kehebatan dan kekritisannya, karena sedang menawarkan kepada publik untuk dipilih. Apalagi koalisi yang dibawa Anies ini menawarkan itu keadilan," ujarnya.
Siti pun memandang agar pihak yang dikritik untuk meresponnya dalam koridor demokrasi. Kritik itu adalah masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki ini. "Luhut itu yang punya otoritas, jadi bahan evaluasi."
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan meminta, siapa saja yang mengkritisi kebijakan pemerintah terkait subsidi pembelian mobil listrik, agar langsung mendatanginya. Seperti diketahui, bakal Calon Presiden Anies Baswedan sempat mengkritik kebijakan tersebut.
"Siapa yang berkomentar, suruh dia datangi saya langsung. Biar saya jelaskan bahwa tidak benar omongannya," tegas Luhut di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Ia menyatakan, kebijakan mengenai mobil listrik sudah memiliki studi yang komprehensif. Pengembangan kendaraan listrik, lanjutnya, dilakukan oleh seluruh negara di dunia tidak hanya Indonesia. "Saya kira seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga," katanya.
Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah terkait pemberian subsidi kendaraan listrik. Ia menilai pemberian subsidi bukan solusi masalah lingkungan hidup, apalagi ketika pemilik kendaraan listrik dari kalangan yang tidak perlu subsidi.
Menurutnya, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak (BBM). Itu karena, kata dia, bus memuat banyak orang sementara mobil listrik hanya untuk sedikit orang.
Anies pun mengungkapkan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia menilai, pemberian subsidi jika kurang tepat, hanya akan menambah kemacetan di jalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika