REPUBLIKA.CO.ID, MANGGARAI BARAT -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus mendorong transformasi dana pensiun (dapen) BUMN. Erick ingin dapen juga mengikuti jejak kesuksesan transformasi BUMN-BUMN.
"Ini yang menjadi perhatian khusus buat kami ketika kita bicara dengan dapen BUMN, di mana BUMN sudah bermigrasi ke arah yang baik. Terbukti dividen kepada negara merupakan tertinggi sepanjang sejarah, Rp 80,2 triliun," ujar Erick di Cafe dan Money Changer Marina Bay, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (10/5/2023).
Erick menyampaikan, keuntungan BUMN pun terus melesat menjadi Rp 303 triliun pada 2022 atau jauh lebih tinggi dibandingkan 2021 yang sebesar Rp 124 triliun atau 2020 yang hanya Rp 13 triliun.
"Yang saya pastikan, kondisi BUMN lebih sehat. Kalau sehat konteksnya berarti karyawan BUMN yang merupakan masa depan juga harus sehat, jangan sampai nanti ketika mereka pensiun, hak-haknya tidak didapatkan," ucap Erick.
Erick pun terus menjalin komunikasi secara intensif dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Berdasarkan data Kejagung, kasus korupsi yang terjadi dalam dapen Pelindo sudah terjadi cukup lama dan terus berulang. Erick menyebut sejumlah tersangka yang disampaikan Kejagung mulai dari periode 2011-2016, 2008-2014, 2012-2017, dan 2005-2019, yang mana Erick belum menjabat sebagai Menteri BUMN.
"Jadi hal-hal yang memang sudah terjadi berulang, ini menjadi perhatian buat kita untuk memastikan hak yang mereka mendapatkan, harus diproteksi. Kami di BUMN harus menjadi solusi dan memberi kepastian orang mendapatkan haknya. Solusi program bersih-bersih itu nyata," ujar Erick.
Erick mengaku terus mendorong transformasi dana pensiun dapat terjadi dalam tiga tahun ke depan secara bertahap. Hal ini akan disesuaikan dengan kemampuan BUMN tersebut dalam memastikan memiliki pendanaan yang cukup.
"Inilah saya mengingatkan seluruh rekan-rekan pimpinan di BUMN bahwa saya memegang penuh dan tidak mentoleransi ada kejadian korupsi seperti ini," ujar Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika