REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus membenahi tata kelola dana pensiun (dapen) milik BUMN. Salah satunya dengan melakukan konsolidasi dalam pengelolaan seluruh dapen BUMN.

Erick mengatakan langkah ini penting dalam mencegah terjadinya kasus serupa yang melanda dapen BUMN di kemudian hari. Erick menyampaikan terdapat dua faktor utama yang menyebabkan dapen BUMN dalam kondisi yang tidak sehat.

"(Sebanyak) 9,7 triliun yang terindikasi itu ada salah investasi atau pun korupsi," ujar Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Untuk dapen BUMN yang terindikasi korupsi, Erick menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Sejak awal, ucap Erick, Kejagung berkomitmen penuh mendukung program bersih-bersih BUMN dari sisi penegakkan hukum.

"Tentu untuk yang korupsi kemarin itu kan sudah diambil tindakan (dari Kejagung)," lanjut pria berdarah Lampung-Majalengka tersebut.

Sementara faktor lainnya, kata Erick, akibat kesalahan manajemen dalam penempatan dapen pada instrumen investasi. Berkaca pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, Erick mengatakan  perlu adanya langkah penyehatan terhadap dapen BUMN yang memiliki kesalahan dalam penempatan investasi akibat market.

"Itu kita dorong tiga-lima tahun transisi penyehatan, seperti Jiwasraya yang perlu dua-tiga tahun yang penting rule of the game (aturan mainnya) benar," jelas Erick. 

Erick mempercayakan holding BUMN asuransi dan penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG), untuk mengkonsolidasi dapen BUMN. Erick berharap konsolidasi ini dapat memperbaiki kinerja dapen BUMN menjadi lebih baik dan profesional.

"IFG sudah pengalaman, sudah ada Pak Hexana dirutnya yang rambutnya tambah tipis, ngurusin dulu (Jiwasraya), sekarang tambah tipis lagi," kata Erick. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika