REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh diketahui mengajak elite Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya diketahui ikut dalam pertemuan itu.

Riefky mengungkapkan, salah satu yang dibahas adalah membicarakan potensi upaya penjegalan terhadap Anies Rasyid Baswedan. Termasuk, dengan mengganggu tiga partai politik dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Adanya Indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar. Dengan cara dan sumberdaya apapun termasuk mengganggu tiga partai politik pendukungnya," ujar Riefky saat dikonfirmasi, Rabu (31/5/2023).

Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap bertekad dan solid di tengah potensi penjegalan tersebut. Terutama untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan agar kehidupannya lebih sejahtera, aman, dan memiliki kebebasan dalam berdemokrasi.

"Utamanya, memiliki keadilan yang sama dimata hukum, maka Koalisi Perubahan ini harus berusaha untuk membuat Anies Rasyid Baswedan berlayar," ujar Riefky.

"Tentunya dengan cara-cara yang kami tempuh adalah secara konstitusional, sesuai dengan hukum dan berlandaskan pada ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI," sambung Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, Anies buka suara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku akan cawe-cawe atau ikut campur demi kepentingan negara. Katanya, ada kekhawatiran soal cawe-cawe itu berkaitan dengan kontestasi nasional 2024 mendatang.

Dari aspirasi yang disampaikan kepadanya, kekhawatiran cawe-cawe Jokowi itu dapat terkait dengan penjegalan, kriminalisasi, hingga penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang tidak sportif. Aspirasi itu juga disampaikan oleh para bakal calon legislatif (caleg).

"Semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah kami berharap kekhawatiran kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar," ujar Anies di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Dia mengatakan, setiap orang punya hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Harapannya, semua yang berkontestasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkontestasi.

Penyelenggara Pemilu 2024 juga harus menyelenggarakan seluruh tahapannya dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jangan sampai ada perlakuan-perlakuan yang berat sebelah terhadap satu orang atau kelompok tertentu.

"Jadi, kami berharap, bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yg sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil," ujar Anies.

Ikuti Whatsapp Channel Republika