REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- PT Pos Indonesia (Persero) berkomitmen melakukan transformasi digital melalui berbagai inovasi. Menyongsong 2024, Pos Indonesia sudah mempersiapkan aktivitas kerja yang terdigitalisasi pada banyak lini kerja Pos Indonesia, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Pentingnya penyempurnaan tools berbasis digital, Pos Indonesia helat pertemuan dengan para kepala kantor cabang Pos Indonesia dari semua daerah. Jadilah kegiatan bertajuk Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Bansos PT Pos Indonesia (Persero) digelar, dengan muatan utama ‘Digitalisasi untuk Upaya Peningkatan Tata Kelola Penyaluran Bansos’, di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (26 Mei 2023).

Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris, menjelaskan, Pos Indonesia harus senantiasa memikirkan cara-cara baru untuk bisa melampaui target pendapatan. “Kita tumbuhkan keyakinan bahwa Pos Indonesia layak dipilih untuk menyalurkan bansos. Penyaluran bansos di Pos Indonesia dimulai sejak 2006, dan 2017 berakhir. Tahun 2020 kembali menyalurkan bansos bantuan covid-19, disusul 2021 berupa bansos BBM. Lalu rutin menyalurkan BPNT (program Sembako) dan PKH,” kata Haris dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Ahad (4/6/2023(.

Saat ini, kata Haris, Bank Indonesia (BI) membuat kebijakan digitalisasi bansos. Pos Indonesia telah menyiapkan tiga metode untuk menghadapi program BI tentang digitalisasi penyaluran bansos. Tiga metode tersebut yaitu menggunakan QRIS Pospay, USSD/SMS, dan voucher digital.

“Jika KPM (Keluarga Penerima Manfaat) punya smartphone, kita tawarkan pakai QRIS Pospay. Kalau penerima bansos hanya punya fitur phone, kita siapkan menggunakan SMS. Kalau misalnya penerima bansos tidak punya ponsel, kita siapkan voucher digital. Jadi saat nanti BI menerapkan itu (digitalisasi mekanisme pembayaran), kita sudah siapkan. Pos Indonesia telah mengikut uji coba di USSD. Pada Juni 2022, kita dinyatakan berhasil atas uji coba tersebut dan diminta mengajukan izin untuk penyebaran yang lebih luas,” ujar Haris.

Pos Indonesia serius menjalankan tugas dari pemerintah khususnya dalam  penyaluran bansos. “Saat ini kita masih punya PR terkait kualitas foto rumah KPM dan geotagging yang masih rendah. Sampai kemarin ada 3 juta KPM yang di-delete karena melihat foto rumahnya ini, mereka tidak berhak menerima tapi jadi menerima bansos. Kemudian soal kualitas foto KPM, data gagal bayar masih rendah. Kita harus mengalokasikan sumber daya kita untuk fokus di sini,” katanya.

Lebih lanjut Haris memaparkan, Pos Indonesia mesti menerapkan sejumlah sikap terkait bisnis penyaluran dana (fund distribution), sebagai berikut: 1) Bisnis funddistribution merupakan bisnis yang serius digarap Pos Indonesia, 2) Berapapun jumlah KPM yang jadi tugas Pos Indonesia utnutk disalurkan, harus dikerjakan dengan cepat dan sungguh-sungguh. Terlebih Pos Indonesia sudah punya pengalaman sejak 2020, 3) Penerima bantuan diperlakukan sebagai pelanggan, sebagai raja. Berlakukan budaya cross selling, 4) Pemberlakuan sanksi. Kasus yang dilakukan teman-teman berdampak terhadap citra kita dan pemberi kerja, yaitu Kemensos, 5) Penyaluran dilakukan dengan kualitas yang dapat dibanggakan. 

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi, dalam paparannya menjelaskan, pentingnya melakukan perubahan. Jika tidak mau berubah bertransformasi digital, Pos Indonesia tentu tidak akan sampai pada pencapaian besar seperti saat ini. “Yang tetap jadi concern adalah perubahan. Kita harus waspada terhadap perubahan. amati, cermati, dan perhatikan baik-baik,” kata Faizal. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Business Development dan Portofolio Management PT Pos Indonesia (Persero) Prasabri Pesti, menjelaskan, bahwa pada 2024,  akan banyak sekali inovasi yang dilakukan. “Pertama, Financial Supply Chain Management (FSCM). Kedua, Tabungan Pos masih dalam kajian untuk  regulatory, bisnis, dan teknologi. Kalau Tabungan Pos akan mendapat PSO juga dari Kominfo, karena ini bagian dari finansial inklusi maka akan kita ambil,” kata Prasabri.

“Ketiga, Pinjam Pos. Ini sudah kita lakukan puluhan tahun. Yang ingin kita lakukan tahun ini adalah digitalisasinya, single app, terintegrasi, dan lebih terkontrol. Para pensiunan bisa melakukan pinjam di Pos. Ini big challenge untuk mengubahnya,” kata Prasabri. 

Kemudian tahun 2024 ditargetkan akan ada BLT by Pospay. “Pospay ini harus dibesarkan, dipopulerkan dari sekarang karena kalau terlambat mempopulerkan di saat semua ini datang kita akan kehilangan,” kata Prasabri.

Sementara itu, Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia (Persero), Tonggo Marbun, memaparkan pentingnya memperbaiki performa kinerja perorangan dalam kontek sumber daya manusia, yang pada ujungnya akan berdampak pada perbaikan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

“Kita sedang memperbaiki performa sistem manajemen kita yang berbasis OQR. Sejak awal tahun kita sudah menjalankannya. Untuk meningkatkan performa, akan diberlakukan performance insentive (Performance Base Reward) dimulai kuartal I 2023. Itu extra payment untuk Anda. Tujuannya memotivasi teman-teman dan sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas pencapaian kinerja tahun 2022,” kata Tonggo Marbun. 

Tuai apresiasi

Kinerja Pos Indonesia dalam menyalurkan bansos kepada KPM menuai apresiasi dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

“Terima kasih kami dari Kementerian Sosial karena kita bisa bekerja sama dengan baik. Relatif tidak ada masalah meski lebih dari 80 triliun kami berikan lewat PT Pos Indonesia,” kata Mensos Risma. 

Kehadiran Pos Indonesia sebagai salah satu mitra penyalur bansos diakui Mensos sangat membantu percepatan penyaluran. “Secara pribadi saya senang melalui PT Pos. Tapi karena uang kami terbatas maka harus membuat pola sistem yang lain. saat itu disepakati karena pembukaan rekening baru memerlukan 3-4 bulan. Kami tidak bisa karena Pak Presiden memantau langsung realisasi penyaluran bantuan sosial tersebut. Sehingga kita sepakati penerima bansos baru melalui PT Pos,” kata Mensos Risma

Ikuti Whatsapp Channel Republika