REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) III pada 6 sampai 8 Juni 2023 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta. Tema Rakernas tahun ini adalah "Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara".
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengatakan, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Termaktub dalam Pasal 34 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemerintah harus memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.
"Itu ada di Undang-Undang Dasar bahwa fakir miskin itu harus diurus oleh negara. Pertanyaannya apakah bisa? Bisa, kalau kita semua sepakat untuk melakukan hal itu," ujar Megawati usai pembukaan Rakernas III PDIP, Selasa (6/6/2023).
Rakernas tersebut juga merupakan bagian dari dukungan PDIP terhadap program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu target Jokowi adalah angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen pada 2024.
"Kalau kita mau maju, saya sangat yakin seluruh rakyat mendukung apa yang akan dilakukan dari kata-kata itu akan sangat benar. Dan sebenarnya mudah untuk dilakukan, karena apa? karena negara kita kaya sekali, tetapi potensi-potensi yang ada belum sepenuhnya secara maksimal itu diangkat dan dijalankan," ujar Megawati.
Berdasarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2021, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity).
Purchasing power parity ditentukan menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antarnegara dan antar waktu. Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan.
Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa. Angka tersebut turun dari data Maret 2021, yang saat itu sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa.
Lewat Rakernas tahun ini, seluruh kepala daerah dari PDIP akan bekerja dan berusaha keras agar 2024 tidak ada kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Pekerjaan tersebut juga akan menjadi kesinambungan kepada kepala daerah selanjutnya.
Seluruh kepala daerah dari PDIP juga diperintahkan untuk menyusun anggaran yang betul-betul berpihak kepada rakyat sipil. Anggaran itu, ditegaskannya harus berpihak pada rakyat miskin.
"Jadi konklusinya dari pertanyaan itu adalah maukah kita bersama-sama menanggung beban itu, bukan sebagai beban, tapi sebagai perjuangan untuk bisa masuk ke era itu," ujar Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
Di samping Megawati, Jokowi ingin agar kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen pada 2024. Keinginannya itu diyakininya dapat terealisasi, karena pemerintah sudah memiliki data yang lengkap terkait warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Pemerintah juga sudah memiliki anggaran yang cukup besar untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem. Salah satunya adalah anggaran bantuan sosial yang harus disiapkan dan direncanakan dengan baik.
"Berkaitan dengan kemiskinan ekstrem ini kita sudah rencanakan di periode kedua ini, di 2024 itu kita berada pada posisi nol. Tapi kita sempat terkendala Covid-19 hampir 2,5 tahun, tapi saya masih meyakini 2024 itu akan turun drastis," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika