Selasa 13 Jun 2023 10:58 WIB

Soal Pertemuan PDIP dan Demokrat, Pengamat: Pemilu Harusnya Jadi Pengadilan Politik

Soal pertemuan PDIP-Demokrat pengamat sebut pemilu seharusnya jadi pengadilan politik

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Bilal Ramadhan
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sudah bertemu dengan Sekjen Demokrat, Teuku Riefky Harsya. Soal pertemuan PDIP-Demokrat pengamat sebut pemilu seharusnya jadi pengadilan politik
Foto: Dok. Republika
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sudah bertemu dengan Sekjen Demokrat, Teuku Riefky Harsya. Soal pertemuan PDIP-Demokrat pengamat sebut pemilu seharusnya jadi pengadilan politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan Sekjen PDIP dan Sekjen Partai Demokrat semakin menguatkan rencana silaturahmi Puan Maharani dan AHY. Walaupun banyak mendapat sambutan positif, pertemuan ini tetap miliki potensi negatif.

Pengamat politik, Ari Nurcahyo, menyambut positif rencana pertemuan itu. Namun, ia mengingatkan, ini bisa berdampak buruk jika cuma dimanfaatkan untuk membubarkan poros Koalisi Perubahan atau menarik Partai Demokrat.

Baca Juga

Sebab, ia menekankan, pecahnya Koalisi Perubahan atau ke luarnya Partai Demokrat bisa menjadi ancaman batalnya pencapresan Anies Baswedan. Ini turut menggambarkan PDIP dan Partai Demokrat ke luar dari etika politik.

"Itu akan menjadi preseden yang buruk untuk demokrasi ke depan. Jadi, tiga capres ini memang selayaknya maju sebagai capres, nanti tinggal bagaimana cawapresnya dengan poros dari koalisi partai masing-masing," kata Ary, Senin (12/6/2023).

Direktur Eksekutif Para Syndicate ini merasa, jika pertemuan ini akhirnya jadi manuver PDIP menggagalkan Anies, PDIP dan Demokrat cuma berpikir pendek. Mereka tidak berpikir kemaslahatan demokrasi ke depan.

Padahal, Ary berpendapat, pemilu itu malah seharusnya jadi pengadilan politik. Apalagi, untuk peta Pilpres 2024, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berada dalam status quo atau berkomitmen melanjutkan Jokowi.

Sedangkan, Anies Baswedan oposisi, non status quo, mengusung perubahan dan menjadi antitesa Jokowi. Menurut Ary, itu malah bagus karena tidak semua capres-capres yang maju harus 'all Jokowi men' di Pilpres 2024.

"Kalau semua all Jokowi men negara ini tidak belajar bagaimana mengelola perbedaan, demokrasi kita tidak melihat perbedaan itu penting, tapi kita diselesaikan dengan cara-cara demokratis yaitu melalui pemilu," ujar Ary.

Meski begitu, ia turut melihat sisi positif dari pertemuan ini, baik untuk PDIP, Partai Demokrat dan untuk Pemilu 2024. Artinya, kontestasi Pemilu 2024 nanti benar-benar bisa dijadikan sarana integrasi bangsa.

Apalagi, Puan Maharani sudah menyampaikan komentar yang bagus terkait ini yaitu ada saatnya kita bersaing ada saatnya kita bersanding. Ini turut mendapatkan energi positif jika melihat sikap terbuka dari AHY.

"Ada pesan kebangsaan, pesan persatuan, parpol harus saling berdialog, bersilaturahmi, walau sudah punya capres masing-masing, koalisi masing-masing, membuka dialog, tapi tetap menghormati etika politik," kata Ary.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement