REPUBLIKA.CO.ID, WARSAWA --  Undang-undang anti-teror Swedia yang baru akan memfasilitasi kerja sama dengan Turki. Menurut Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom pada Senin (12/6/2023), aturan itu juga akan menampung suara dari negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Uni Eropa (UE) lainnya.

"Swedia siap menjadi sekutu yang aktif dan setia sejak hari pertama dan berkontribusi pada keamanan semua sekutu," kata diplomat senior Swedia itu saat mengadakan konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Polandia Zbigniew Rau di Warsawa.

Billstrom menyatakan, semua persiapan yang diperlukan di pihak Stockholm telah selesai. Dia pun berterima kasih kepada Polandia karena mendukung tawaran keanggotaan NATO bagi Swedia.

"Kami siap berkontribusi untuk memperkuat kehadiran NATO di kawasan Laut Baltik, patroli udara, dan kolaborasi lainnya untuk keamanan nasional, dan kami mengutuk semua organisasi teroris, termasuk PKK, yang melakukan serangan," ujar Billstrom dikutip dari Anadolu Agency.

Turki telah menyetujui keanggotaan Finlandia di NATO. Namun Ankara masih menahan persetujuan bagi Stockholm karena mematuhi memorandum trilateral untuk mengatasi masalah keamanan Ankara yang ditandatangani di Madrid Juni tahun lalu.

Swedia mengeluarkan undang-undang anti-teror pada November, berharap Turki akan menyetujui tawarannya untuk bergabung dengan NATO. Undang-undang baru yang efektif mulai 1 Juni ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengadili individu yang mendukung kelompok teroris.

Beberapa menteri luar negeri NATO berharap Turki akan menyetujui tawaran Swedia bergabung dalam aliansi militer itu menjelang KTT NATO. Kegiatan itu akan diadakan di ibu kota Lithuania, Vilnius, pada 11-12 Juli.

Sementara itu, Rau mengatakan, Swedia membuat keputusan bersejarah untuk bergabung dengan NATO dan Polandia adalah salah satu negara pertama yang mendukung tawarannya. Dia menekankan bahwa keanggotaan NATO Swedia akan menciptakan kerangka keamanan baru, karena keamanan kawasan Baltik juga akan ditingkatkan.

Menteri Luar Negeri Polandia itu juga menunjukkan perlunya dukungan untuk rekonstruksi Ukraina yang dilanda perang. Dia pun berterima kasih kepada Swedia atas dukungannya ke Ukraina.

“Tapi terlepas dari semua ini, ada masalah yang memerlukan kelanjutan dialog kita. UE telah mencapai kesepakatan tentang aturan migrasi dan suaka bersama, tapi menurut saya ini tidak tepat,” kata Rau.

Kepresidenan Swedia di Dewan UE mengumumkan pada pekan lalu, bahwa para menteri dari negara-negara anggota menyetujui pendekatan umum tentang peraturan prosedur suaka dan migrasi. Hasil ini didapatkan selama pertemuan Dewan Kehakiman dan Dalam Negeri.

Polandia, bersama Hongaria, memberikan suara menentang proposal tersebut. Sementara Bulgaria, Malta, Lithuania, dan Slovakia abstain.

Dengan aturan migrasi yang diusulkan ini, negara-negara UE akan terikat oleh solidaritas wajib dalam kebijakan migrasi. Mereka akan memiliki fleksibilitas mengenai pilihan kontribusi individu, termasuk relokasi dan kontribusi keuangan.

UE akan berkomitmen untuk setidaknya melakukan 30 ribu relokasi per tahun dari negara-negara anggota. Relokasi ini dilakukan karena sebagian besar orang memasuki UE ke negara-negara anggota yang kurang terpapar dengan kedatangan semacam itu. Kesepakatan itu juga mencakup ketentuan yang mengenakan denda 20 ribu euro untuk setiap pengungsi yang ditolak oleh negara anggota. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika