REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pimpinan Al Zaytun, AS Panji Gumilang menjelaskan alasan dirinya menolak untuk bertemu dengan tim investigasi yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Hal ini disampaikan Panji Gumilang saat menceritakan proses pertemuannya dengan tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Jumat (23/6/2023) kemarin.

Panji menuturkan, pertemuan itu berawal kedatangan ketua tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jswa Bawat, Prof KH Badruzzaman ke Al Zaytun pada Kamis (24/6/2023) pukul 20.00 WIB. Pada saat itu, Panji Gumilang diundang untuk datang ke Gedung Sate pada pukul 13.30 WIB.  

Namun, karena waktunya terlalu dekat dengan pelaksanaan Sholat Jumat, Panji Gumilang menolak untuk datang di waktu tersebut. Panji Gumilang sepakat datang ke acara itu setelah pelaksanaan sholat Jumat. Karena itu, keesokan harinya Panji Gumilang  baru berangkat dari Al Zaytun pada pukul 13.30.

“Kalau tidak salah perjalanan hanya menempuh dua jam setengah. Jadi, kurang lebih pukul 16.30 baru masuk, kemudian acara dibuka. Kemudian syekh menanyakan, agenda hari ini apa? Mana agendanya? Terus yang hadir dalam acara ini siapa saja? karena tim, mana nama-nama tim itu?,” kata Panji Gumilang.

Selain itu, Panji Gumilang juga sempat mengoreksi namanya yang terdapat di dalam surat undangan yang tertulis Panji Gumilang.  Seharusnya, menurut dia, namanya ditulis dengan AS Panji Gumilang.

“Kita minta dibetulkan nama itu dan sesudah selesai semua, kemudian kita sampaikan acara ini kami sepakati mendatangi undangan karena yang mengundang adalah ulil amri Jawa Barat. Namun, kami sampaikan dengan syarat tidak ada Majelis Ulama, kemudian ada pertanyaan, mengapa?,” jelas Panji saat diwawancara di kanal Youtube Al-Zaytun Official, Ahad (25/6/2023).

Dia pun mengungkapkan alasan menolak adanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di forum itu. Dia menolak karena MUI sebelumnya telah mengeluarkan vonis sebelum melakukan proses tabayun.

“Syekh jawab, (alsannya) karena Majelis Ulama telah menvonis sebelum tabayun. Setelah divonis baru akan tabayun, ini hal yang keluar dari akhlak Islam dan itu bukan kelakuan umat Islam. Umat Islam itu tabayun dulu baru mengatakan sesuatu,” ucap Panji.

Baca juga: Terpikat Islam Sejak Belia, Mualaf Adrianus: Jawaban Atas Keraguan Saya Selama Ini

Itulah syarat Panji Gumilang sebeum acara pertemuan dengan tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat. Lalu, dalam forum itu, Panji pun menanyakan kembali tentang keberadaan orang MUI.

“Kalau ada, syekh tidak mau ikut acara ini, karena syarat itu sudah syekh sampaikan. Dinyatakan tidak ada, syekh percaya, karena pimpinannya adalah Prof Dr KH Badruzzaman,” kata Panji Gumilang.

Setelah tidak adanya orang MUI, menurut dia, barulah dimulai diskusinya untuk menemukan jalan keluar. Lalu, Panji Gumilang mengusulkan agar proses tabayun selanjutnya dilaksanakan di Al Zaytun dengan syarat tidak ada unsur MUI.

“Karena syekh tidak mau MUI ikut campur, karena MUI adalah lembaga yang memberikan fatwa sebelum tabayun, memberikan justifikasi sebelum tabayun, sudah dikatakan komunis, AS panji Gumilang komunis, dasarnya hanya tiktok. Kemudian, mengatakan Al Zaytun sesat, sudah dikatakan oleh majelis ulama,” jelas Panji.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika