REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Mayoritas organisasi Islam bahkan Kementerian Agama sepakat adanya tindakan tegas terhadap Pondok Pesantren Al Zaytun. Bahkan, pemerintah Jawa Barat telah menyerahkan investigasi Ponpes ke pemerintah pusat.
Untuk itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mempercayakan persoalan tersebut ditangani Menkopolhukam Mahfud MD. "Kami percaya nanti sesuai dengan tugas yang diemban oleh Menko Polhukam Bapak Mahfud MD akan bertindak yang tegas, adil dan merawat ketertiban bersama agar keresahan ini tidak terus berlanjut," kata Haedar ditemui di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rabu (28/6/2023).
Dia berharap, seluruh masyarakat untuk tidak bertindak sendiri-sendiri lalu menjadi terpecah belah soal hal tersebut. Ia percaya, persoalan Al Zaytun akan bisa diselesaikan dengan tegas dan objektif.
Haedar juga mengimbau agar seluruh pandangan dan prosesi yang diyakini Al Zaytun untuk ditertibkan. Sehingga ekosistem yang ada menjadi pulih kembali dan menjadi pondok pesantren yang lazim yang mengajarkan ajaran agama Islam yang benar berdasarkan Alquran dan sunnah nabi.
"Juga mengembangkan pandangan-pandangan yang tawassuth, moderat dan tidak menyimpang dari berbagai hal termasuk dalam hal kebangsaan," ungkapnya.
"Jadi, saya yakin polanya akan ketemu soal bagaimana detilnya kita serahkan," kata dia menambahkan.
