REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan uang nontunai selama libur Idul Adha, cuti bersama, dan libur sekolah pada Juni hingga Juli 2023, Bank Indonesia (BI) melakukan kordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengedaran uang tunai. Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan dorongan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan pembayaran nontunai.
Direktur Eksekutif Departen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, BI memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan perbankan di seluruh Indonesia melalui kantor perwakilan BI di daerah. "Sehingga perbankan memiliki pasokan uang tunai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur," kata Erwin dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (29/6/2023).
Dia menuturkan, BI menginstruksikan perbankan untuk memperhatikan kebutuhan uang tunai di daerah yang diperkirakan akan mengalami lonjakan permintaan selama libur panjang ini. Ketersediaan tersebut termasuk pada terminal ATM atau Cash Recycle Machine (CRM) di seluruh Indonesia serta memastikan terminal tetap beroperasi demi kenyamanan masyarakat.
BI juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (AL) untuk pemenuhan kebutuhan uang tunai untuk terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) untuk antisipasi selama libur ini. Pada 2023, BI dan TNI AL mentargetkan sebanyak 17 kali Ekspedisi Rupiah
Berdaulat (ERB) untuk memenuhi kebutuhan uang tunai di 85 pulau yang termasuk dalam wilayah 3T. "Sampai dengan Juni 2023 telah dilakukan kegiatan ERB sebanyak delapan kali mencakup 41 pulau dengan jumlah uang yang telah diedarkan sebesar Rp 90,1 miliar," ucap Erwin
Erwin mendorong masyarakat mengoptimalkan transaksi pembayaran secara non tunai, salah satunya melalui QRIS. Selain itu BI juga kepersertaan BI-FAST termasuk kanal layanan dan akseptasi masyarakat serta mendorong Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk mempersiapkan infrastruktur guna menghadapi peningkatan transaksi.
Sejalan dengan itu, BI menempuh langkah strategis untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran non tunai. Di antaranya memastikan kesiapan sistem dan layanan kritikal BI.
"Termasuk memantau sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi pembayaran kepada masyarakat," kata Erwin.