REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan telah mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 86,8 miliar untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi darat di kawasan ibu kota Nusantara (IKN) tahun depan. Pembangunan transportasi darat yang memadai menjadi kebutuhan strategis sebelum IKN ditempati sebagai pusat pemerintah. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno, menyampaikan, pada tahun depan pihaknya telah merencanakan pembangunan konstruksi temporary transfer centre atau terminal antarmoda di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) IKN sekaligus Termporary Urban Consolidation Centre.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ada tanggung jawab dalam peningkatan infrastruktur dan layanan dasar,” kata Hendro dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR, Rabu (5/7/2023). 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dari alokasi tersebut, sebanyak Rp 5,5 miliar digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan teknis enam paket. 

Adapun, transportasi umum darat yang dioperasikan pada tahap awal berupa Angkutan Antarmoda Rute Balikpapan (Bandara Sepinggan dan Pelabuhan Semayang) ke KIPP. Kemenhub bakal menyiapkan armada Bus Diesel dengan anggaran Rp 5,5 miliar serta bus listrik dengan dana Rp 25,8 miliar. 

Selain itu, dibangun pula Angkutan Umum Massal di kawasan KIPP IKN dan Balikpapan dengan total anggaran hingga Rp 50 miliar. 

Selain transportasi darat, Kemenhub juga mulai menyiapkan studi untuk membangun transportasi kereta api. Direktur Jenderal Perkeretapian, Kemenhub, Mohamad Risal Wasal, menambahkan, sedikitnya ada tiga program utama di IKN tahun depan. 

“Ada studi amdal Kereta Bandara Sulta Aji Muhammad di Sepinggan, Balikpapan menuju KIPP IKN, lalu studi perkotaan Balikpapan ke KIPP, serta SID (survei investigasi dasar) kereta antarkota Trans-Kalimantan dan Kalimantan Timur,” ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika