REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan pada Jumat (7/7/2023) mengatakan bahwa rencana Jepang untuk melepaskan limbah air terkontaminasi dari pembangkit listrik Fukushima yang lumpuh akan memenuhi standar internasional, termasuk yang ditetapkan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), jika dilakukan sesuai rencana.

Pemerintah Jepang mengumumkan analisis ilmiah mereka terhadap rencana pembuangan, berdasarkan penemuan inspeksi lokasi pembangkit listrik yang selesai pada akhir Mei dan data terkait, serta analisis tinjauan keamanan IAEA.

"Setelah meninjau rencana pengolahan air terkontaminasi yang diberikan oleh Jepang sejauh ini, tingkat konsentrasi total bahan radioaktif dari rencana Jepang akan memenuhi standar untuk dilepaskan ke laut," kata Menteri Koordinasi Kebijakan Pemerintah Korsel Bang Moon-kyu dalam arahan pers harian.

Oleh karena itu, Bang mengatakan, rencana tersebut telah dikonfirmasi memenuhi standar internasional, termasuk standar IAEA.

Menurut sebuah simulasi berdasarkan standar emisi yang ditetapkan oleh Tokyo Electric Power Co., operator pembangkit listrik, dampak radiasi di pantai Korsel diperkirakan sekitar satu per 100.000 tingkat saat ini.

Pemerintah lebih lanjut mengatakan bahwa teknologi sistem pemurnian pembangkit listrik, yang dikenal sebagai ALPS, telah meningkat dan stabil secara bertahap, menghasilkan tingkat radionuklida dalam batas yang diizinkan sejak pertengahan 2019.

"Hasil simulasi menunjukkan bahwa akan membutuhkan waktu sekitar empat sampai lima tahun dan sampai 10 tahun agar air terkontaminasi mencapai air laut kita dan memiliki efek," kata Bang, menambahkan "tidak akan memiliki dampak berarti."

Sebelumnya, Seoul telah melaporkan bahwa enam jenis radionuklida terdeteksi pada tingkat yang melebihi batas yang diizinkan bahkan setelah pengolahan melalui ALPS, tetapi sebagian besar kasus tersebut terjadi sebelum 2019.

Saat arus laut menyebarkan air terkontaminasi, bahan radioaktif hampir tidak terdeteksi di pantai Korsel, kata pemerintah, menegaskan bahwa tingkat konsentrasi akan tetap dalam batas yang bisa diterima.

Khususnya, tingkat konsentrasi tritium, sebuah radioisotop hidrogen yang diketahui masih terdeteksi setelah pengolahan melalui ALPS, juga akan berada dalam batas karena air laut akan cukup mencairkannya.

"Peninjauan dilakukan akan dengan alasan bahwa pelepasan rencana Tokyo Electric Power dilakukan sesuai rencana," kata Bang, menambahkan pemerintah akan melakukan tinjauan lebih lanjut jika ada perubahan rencana.

Pemerintah juga menekankan rasa hormat pada hasil tinjauan keamanan IAEA atas rencana Jepang tersebut.

Pada Selasa, pengawas nuklir PBB mengumumkan bahwa tinjauan dua tahunnya menemukan bahwa rencana Jepang untuk melepaskan limbah air dari pembangkit listrik ke laut konsisten dengan standar keselamatannya. Badan tersebut juga menyatakan bahwa air yang diolah akan memiliki dampak radiologis yang tidak berbahaya, baik terhadap manusia maupun lingkungan.

Pengumuman ini bertepatan dengan kunjungan Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi ke Korsel nanti selama tiga hari, setelah perjalanan empat harinya ke Jepang.

Menanggapi kekhawatiran publik yang meningkat, Seoul meluncurkan arahan pers harian bulan lalu untuk terus memperbarui informasi publik terkait rencana pelepasan air dari pembangkit listrik, yang mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi besar dan tsunami pada 2011.

Meski ada temuan, rencana tersebut masih diperdebatkan dengan sengit oleh partai politik.

Oposisi utama Partai Demokrat, yang berpendapat bahwa pelepasan air tersebut akan memiliki konsekuensi kesehatan dan lingkungan, mempertanyakan lagi kredibilitas laporan IAEA minggu ini, mengatakan bahwa terlalu memercayai laporan tersebut akan berbahaya.

Semua 167 anggota parlemen Partai Demokrat mengadakan aksi duduk semalaman di Majelis Nasional pada Kamis memprotes rencana Jepang untuk pelepasan air dan mencela tanggapan pemerintah Korsel terhadapnya. Pada Jumat, anggota parlemen Partai Demokrat mengadakan pertemuan partai, menuntut Direktur Jenderal IAEA Grossi mengadakan debat publik mengenai isu tersebut.

Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa menuduh Partai Demokrat menghasut ketakutan di antara masyarakat dengan klaim tidak ilmiah dalam upaya memanfaatkan masalah ini untuk keuntungan politik menjelang pemilihan umum tahun depan.

PPP lebih lanjut mengkritik pendiskreditan IAEA, badan yang diakui secara internasional, karena hanya mengolok-olok Korsel di masyarakat internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika