REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk ketika menunjuk Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi yang notabenenya mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres).

"Relawan kan juga rakyat Indonesia, jadi semua rakyat Indonesia apalagi juga telah berjuang ya di dalam pemenangan Presiden Jokowi, dan oleh Presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri. Ya tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden," ujar Hasto di iNews Tower, Jakarta, Senin (17/7/2023) malam.

Menurutnya, berpindahnya dukungan dari satu sosok ke sosok lain merupakan hal lumrah dalam perpolitikan. Sebab penentuan siapa pemenangnya ditentukan di hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Jadi PDI Perjuangan melihat bahwa kekosongan dari Menkominfo dengan adanya menteri yang definitif diharapkan dapat mempercepat suatu pembangunan infrastruktur. Berkaitan dengan sistem telekomunikasi nasional kita agar makin berdaya saing dengan negara-negara lain," ujar Hasto.